Mudik Pakai Jasa Travel Gelap Bukan Fenomena Baru

SEMARANG, KOMPAS.com - Travel gelap menjadi salah satu cara yang belakangan banyak digunakan oleh para pemudik, untuk bisa pulang ke kampung halamannya.

Dengan kendaraan pribadi berplat hitam tersebut, diharapkan pemudik bisa lolos dari pemeriksaan petugas saat memasuki wilayah perbatasan.

Hanya saja, upaya yang dilakukan tersebut seringkali tidak berhasil mengelabui petugas yang melakukan pemeriksaan pada setiap kendaraan yang melintas.

Termasuk juga untuk meminta keterangan dari setiap penumpang kendaraan yang akan masuk ke wilayah yang dituju.

Baca juga: Selama 8 Hari, 29.166 Kendaraan Dipaksa Putar Balik karena Nekat Mudik

Jasa angkutan ilegal ini juga sering dipromosikan secara terang-terangan melalui media sosial. Sehingga, banyak calon pemudik yang bisa dengan mudah mendapatkan jasa pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Polisi menghalau mobil pribadi yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.

Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, bahwa fenomena penawaran jasa mudik ini bukan hal yang baru lagi.

“Penawaran jasa mudik via media sosial (medsos) bukan hal yang baru. Kegiatan tersebut sudah berlangsung lama dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya melalui rilis yang dikirimkan kepada Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Hanya saja, akhir-akhir ini promosi tersebut menjadi sorotan lantaran pemerintah baru saja mengeluarkan larangan agar perantau tidak pulang kampung atau mudik.

Baca juga: Nekat Selundupkan Pemudik, Sopir Travel Gelap Bisa Dipenjara

Larangan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19.
“Tidak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat perantau di Wilayah Jabodetabek yang belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya.

Sementara, tambah Djoko, kebutuhan hidup sehari-hari tetap berlangsung. Persediaan hidup semakin menipis, memilih pulang kampung dirasa lebih aman dan nyaman.