Larangan Mudik Bikin Bus AKAP Terancam Enggak Bisa Pulang

Kompas.com - 25/04/2020, 03:42 WIB
Sejumlah kendaraan melintasi tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) menuju tol Jakarta-Cikampek di Bekasi , Jawa Barat, Kamis (23/4/2020). Menurut data Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya sebanyak 44.550 kendaraan keluar wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ) melewati gerbang tol Cikampek Utama jelang larangan mudik yang ditetapkan pemerintah pada (24/4/2020). ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHSejumlah kendaraan melintasi tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) menuju tol Jakarta-Cikampek di Bekasi , Jawa Barat, Kamis (23/4/2020). Menurut data Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya sebanyak 44.550 kendaraan keluar wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ) melewati gerbang tol Cikampek Utama jelang larangan mudik yang ditetapkan pemerintah pada (24/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai Jumat (24/4/2020), pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan regulasi larangan mudik dengan melakukan pembatasan transportasi umum atau pribadi.

Aturan ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (PM) Perhububungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada Pasal 1 ayat 2 PM 25 Tahun 2020, larangan sementara penggunaan sarana transportasi berlaku untuk transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

Baca juga: Catat, Ini Titik Check Point untuk Cegah Masyarakat Mudik

bus akapKompas.com/Fathan Radityasani bus akap

Sarana transportasi darat terdiri dari kendaraan bermotor umum (bus dan mobil penumpang), perseorangan (mobil penumpang, bus, dan sepeda motor), kapal angkutan penyeberangan, dan kapal angkutan sungai dan danau.

Lalu bagaimana dengan bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang sudah lebih dahulu berada di area Jakarta dan sekitarnya, kemudian ingin pulang ke poolnya yang ada di daerah lain?

Anthony Steven Hambali, pemilik PO Sumber Alam, mengatakan, sudah lebih dahulu mengirim beberapa bus ke Jakarta untuk mengambil penumpang.

Baca juga: Ini Daftar Kendaraan yang Dibebaskan dari Aturan Larangan Mudik

“Kemarin berangkatkan 18 unit, rencananya untuk balik hari ini, harusnya bisa ramai, tapi kayaknya akan pulang kosong, enggak bawa penumpang,” ucap Anthony kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2020).

Ketika ditanyakan tentang apakah bus bisa pulang ke pool Kutoarjo karena ada pelarangan mudik, Anthony mengharapkan agar tetap bisa lewat karena tidak membawa penumpang.

“Kalau ternyata tidak bisa lewat, ya enggak pulang. Kita kumpulin di pool Pondok Ungu,” ucap Anthony.

Sejumlah warga membawa barang bawaan menuju bis antar provinsi untuk mudik lebih awal di Terminal Bus Pakupatan, Serang, Banten, Kamis (23/4/2020). Meski pemerintah melarang mudik lebaran tahun 2020, sejumlah warga tetap pulang ke kampung halamannya sebelum puasa dengan alasan sudah tidak ada pekerjaan meski nantinya harus menjalani isolasi mandiri.ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN Sejumlah warga membawa barang bawaan menuju bis antar provinsi untuk mudik lebih awal di Terminal Bus Pakupatan, Serang, Banten, Kamis (23/4/2020). Meski pemerintah melarang mudik lebaran tahun 2020, sejumlah warga tetap pulang ke kampung halamannya sebelum puasa dengan alasan sudah tidak ada pekerjaan meski nantinya harus menjalani isolasi mandiri.

Menurut Pasal 6 PM 25 Tahun 2020, pelanggaran terhadap larangan mudik berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan; dan

b. Kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Simak Daftar Diskon Mobil Baru, Sienta Diskon Rp 80 Juta

Menurut Staf Ahli Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Arif, sanksi atau denda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

" Sanksi akan mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang sudah tertulis dalam Pasal 93 bahwa sanksi yang terberat itu adalah denda Rp 100 juta dan kurungan penjara selama satu tahun, perlu diingat itu ancaman hukuman," ucap Umar saat konferensi pers melalui video, Kamis (23/4/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X