Enam Usulan Sokongan Pemerintah untuk LCEV

Kompas.com - 23/04/2019, 11:50 WIB
Toyota Prius Hybrid. KOMPAS.com / GHULAM M NAYAZRIToyota Prius Hybrid.

Denpasar, KOMPAS.com - Riset dan Penelitian Komprehensif atas Kendaraan Bertenaga Listrik (Electrified Vehicle Comprehensive Research and Study) oleh enam universitas negeri di Indonesia, berakhir. Penelitian ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Enam universitas negeri di Indonesia, yakni ITB, ITS, UGM, UI, UNUD, dan UNS. Selama beberapa bulan terakhir, para peneliti dari enam universitas tersebut membedah 18 unit mobil listrik dan konvensional yang disediakan Toyota Indonesia sebagai bahan penyusunan road map industri otomotif Indonesia, seperti Toyota Prius, Toyota Prius Plug-in Hybrid, dan Corolla Altis.

Lima kategori penelitian yang dilakukan meliputi Karakteristik Teknik, Kenyamanan Pengguna, Keekonomian, Peraturan dan Kebijakan, serta Tahap Pengembangan Teknologi.

"Hasil studi ini akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam penyusunan cost benefit analysis program Low Carbon Emission Vehicle ( LCEV) maupun harmonisasi PPnBM yang saat ini sedang kita finalisasi bersama Kementerian Keuangan dan kementerian lain terkait," ucap Harjanto, Dirjen Industri Logam Mesin Elektronik dan Alat Transportasi (ILMTA) Kementerian Perindustrian di Kampus Universitas Udayana, Denpasar, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Puluhan Perusahaan Antre Teknologi Hybrid Toyota

Toyota memarkan Toyota Prius di GIIAS 2017Otomania Toyota memarkan Toyota Prius di GIIAS 2017

Enam usulan insentif yang berhasil dirumuskan penelitian ini, adalah:

1. Dukungan insentif fiskal berupa Tax Holiday/ Mini Tax Holiday untuk Industri Komponen Utama: Industri Baterai, Industri Motor Listrik (Magnet dan Kumparan Motor) melalui PMK Nomor 35 tahun 2018 yang direvisi menjadi PMK Nomor 150 tahun 2018 dan dukungan Tax Allowance bagi investasi baru maupun perluasan;

2. Usulan Income tax deductions sampai dengan 300 persen untuk industri yang melakukan aktivitas riset dan pengembangan dan pelatihan;

3. Usulan Harmonisasi PPnBM melalui revisi PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor;

4. Mempercepat penerapan standar teknis terkait LCEV;

5. Usulan pengaturan khusus terkait Bea Masuk dan Perpajakan lainnya termasuk Pajak Daerah untuk mempercepat industri kendaraan listrik  (Electrified Vehicle) di Indonesia; serta

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X