Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/02/2018, 08:50 WIB

Jakarta, KOMPAS.com - Informasi soal Indonesia mau menjadi salah satu tuan rumah MotoGP, sudah muncul beberapa tahun lalu. Selain pengelola Sirkuit Sentul, banyak pihak lain termasuk Pemprov Sumatera Selatan, hingga Lombok yang ingin menggelar balapan sepeda motor paling bergengsi itu.

Seiring berjalan waktu, kandidat itu mulai berguguran seperti pihak Sirkuit Sentul, karena tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pihak lain, seperti Pemprov Sumatera Selatan hingga Lombok sampai sekarang ini tidak jelas kabarnya. Rumors beredar, Palembang akan siap usai menyelenggarakan ASEAN Games, sementara di Lombok belum ada kejelasan dari Indonesia Tourism Development Corporation.

Rencana awal, apabila Indonesia sanggup maka Dorna Sport akan memberikan peluang untuk masuk dalam kalender 2018 ini, tetapi karena "jalan di tempat", kesempatan itu diambil Thailand.

Baca juga: Langkah Maju Palembang Gelar MotoGP, Sudah Rancang Sirkuit

Alhasil, MotoGP musim ini berjumlah 19 seri, termasuk yang baru di Buriram, Thailand. Tahun depan, kabarnya Finlandia juga tertarik untuk menjadi salah satu ruan rumah.

Waktu itu, salah satu alasan kenapa Indonesia dilirik Dorna karena populasi sepeda motor dan penggemar MotoGP cukup banyak dibandingkan negara lainnya.

Ketika dimintai pendapat terkait MotoGP Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) Johannes Loman mengatakan kepada KOMPAS.com bahwa salah satu cara, kendali harus dipegang pemerintah.

Baca juga: Proyek MotoGP Indonesia 2017 Jadi Ambigu

Bahkan, sampai keputusan serta melengkapi fasilitas, harus diambil alih oleh pemerintah.

"Karena kalau pihak swasta, untuk menyediakan lahan, fasilitas dan sebaiknya tidak akan bisa," kata Loman yang juga menjabat sebagai Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor (AHM) belum lama ini di Jakarta.

Menurut Loman, semua bermuara dari pemerintah. Sangat sulit apabila pihak swasta yang akan mengelola, tetapi tidak ada dukungan dari pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.