Revisi Regulasi Taksi "Online" Jangan Tebang Pilih

Kompas.com - 20/01/2017, 07:02 WIB
Penulis Stanly Ravel
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif - Pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Isinya membahas soal pembatasan kubikasi mesin taksi online minimal 1.300 cc.

Jika sudah direvisi, maka akan membuka kembali kesempatan mobil dengan mesin di bawah 1.300 cc, di mana mayoritas merupakan low cost and green car (LCGC) bisa beroperasi sebagai taksi online.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, membenarkan hal tersebut. Andri berharap bila sudah keluar akan berjalan dengan baik.

"PM 32 sedang direvisi, untuk kapan saya kurang tahu karena yang mengerjakan Kementerian Perhubungan. Kalau kami tinggal tunggu, tapi kami sudah pesan bila direvisi yang penting eksekusinya tidak tebang pilih," ucap Andri saat dihubungi KompasOtomotif, Rabu (18/1/2017).

Menurut Andri, pemahaman mengenai regulasi juga harus diimplemantasikan agar tidak jadi wacana semata. "Hal ini selalu jadi kendala, karena percuma bikin regulasi tapi tidak ada kesepakatan untuk menjalankan, yang ada timbul friksi," kata Andri.

Baca Juga : Ada Wacana Lain LCGC untuk Taksi "Online"

Kompas.com/Robertus Belarminus Belasan taksi online yang dirazia petugas dikadangkan di Terminal Mobil Barang Dishub DKI di Pulogebang, Jakarta Timur. Belasan taksi online tersebut dirazia akhir oleh petugas gabungan Dishub DKI dan kepolisian. Senin (1/8/2016).
Andri melanjutkan, bahwa selama ini sebenarnya ada dua kendala besar, yakni masalah uji kendaraan (KIR) serta pajak. Bila hal ini sudah bisa diakomodir dengan baik, harusnya kedua bisnis bisa berjalan normal.

"Mereka (taksi resmi) bayar pajak, online tidak. Nanti kalau harus bayar saya harap adil semua harus bayar. Untuk KIR sebenarnya sudah berjalan dari PM 32 belum dikeluarkan, tapi nyatanya masih banyak juga yang belum melaksanakan. Contoh, yang KIR 4.000 unit yang beroperasi bisa 7.000 unit sampai 8.000-an unit kan," papar Andri.

Selain penurunan batas kubikasi mesin, rencananya pemerintah juga akan menerapkan  wacana lain, seperti sistem uji KIR dan tempat pangkal. Poin ini nantinya akan diikut sertakan dalam revisi PM 32 yang baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.