PLN Minta Tambahan Insentif untuk Mobil Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya industri otomotif, banyak perusahaan badan usaha milik negeri (BUMN) yang juga berlomba-lomba untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik.

Salah satunya seperti PT PLN (Persero) yang ikut mengambil bagian mendorong era kendaraan listrik melalui beberapa percepatan, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberian insentif bagi para pengguna mobil listrik di Indonesia.

Namun demikian, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan tambahan untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik. Salah satunya memberikan kebijakan yang lebih menarik saat membeli mobil listrik dibandingkan mobil konvensional.

"Kami berterima kasih bahwa pajak PPnBM mobil listrik sudah dihapus. Tetapi, ada dua pajak lain, PPN dan PPH yang dinikmati mobil fosil yang saat ini belum dimiliki mobil listrik," ujarnya dalam keterangan resmi dari diskusi Kompas 100 CEO Forum 2021 di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).

Menurut Zulkifli, bagi PLN transisi sektor otomotif ke energi listrik, tak hanya meningkatkan demand listrik di saat kondisi suplai mengalami surplus.

Namun, lantaran mobil listrik terbukti unggul dibandingkan dengan mobil konvensional untuk dapat menuju Indonesia yang lebih hijau di masa depan.

"Mobil listrik emisi karbonnya hanya 50 persen dibanding mobil konvensional, meski listriknya berasal dari PLTU. Mobil listrik emisinya rendah dan bahan bakarnya tidak impor. Ini dua hal yang akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita ke depan," ujar Zulkifli.

Selain itu, pada uji jalan mobil listrik yang dilakukan jajaran direksi PLN beberapa waktu lalu, juga membuktikan bahwa penghematan yang bisa didapat masyarakat dengan menggunakan mobil listrik.

Dari hasil pengujian tersebut, PLN mengeklaim pengendara mobil listrik hanya perlu mengeluarkan Rp 10.000 untuk menempuh jarak 72 kilometer (km).

Jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM), untuk jarak tempuh yang sama, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp 60.000 dengan asumsi harga BBM Rp 9.000 per liter.

Pemerintah juga bisa mengurangi beban current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan yang terus tergerus dengan impor minyak mentah dengan menggunakan mobil listrik. Terlebih lagi, saat ini PLN memiliki cadangan daya atau reserve margin mencapai 35 persen.

"Dengan reserve margin yang begitu tinggi, mobil listrik mungkin bisa membantu dari sisi current account deficit," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan terus mendorong sektor transportasi untuk berpindah ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Namun, di sisi lain, Airlangga mengakui bahwa mobil listrik saat ini masih memiliki kendala utama, yakni terkait harga jual yang lebih tinggi 30 persen dari harga mobil konvensional.

"Memang dari seri harga EV (electric vehicle) memang lebih mahal 30-40 persen dibandingkan mobil ICE (internal combustion engine)," kata Airlangga.