Jokowi Minta Bentuk Organisasi Baru Urus Integrasi Transportasi Umum

JAKARTA,KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan membentuk organisasi baru untuk mengurusi integrasi layanan transportasi di wilayah Jabodetabek. 

“Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodetabek, jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat. Jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi,” kata  Luhut dikutip dari laman resmi Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu (27/09/2023). 

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan organisasi tersebut dalam waktu satu bulan. Dalam pengintegrasian tersebut, kata Luhut, juga akan diatur mengenai pembelian tiket terusan atau tiket bulanan untuk pembayaran moda transportasi.

Baca juga: Semakin Sibuk Pasca-pensiun, Rossi Turun di 3 Kejuaraan Balap Mobil

Darmaningtyas, pengamat transportasi dan ketua INSTRAN (Institut Studi Transportasi) mengatakan, sebaiknya optimalkan peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) daripada membuat organisasi baru untuk mengoptimalkan layanan transportasi umum di Jabodetabek. 

"Berdarakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015,  BPTJ merupakan unit organisasi khusus yang bertugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek," kata pria yang akrab disapa Tyas tersebut kepada Kompas.com, Rabu (27/9/2023).

Oleh karena itu, menurut Tyas, guna menjawab permintaan Presiden Jokowi agar layanan transportasi di wilayah Jabodetabek diintegrasikan tidak diperlukan organisasi baru. Namun cukup mengoptomalkan peran BPTJ itu sendiri.

KOMPAS.com/GADING P Bus TransJakarta SH1 tujuan Terminal Kalideres- Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (14/7/2023)

Baca juga: Penyerapan Subsidi Motor Listrik Diklaim Mulai Tinggi Pasca Pergantian Ketentuan

"Pemerintah tidak perlu membentuk organisasi baru lagi yang hanya memperbanyak lembaga dan memboroskan anggaran. Lebih baik optimalkan yang sudah ada," kata Tyas. 

Tyas juga menggatakan, integrasi layanan transportasi di wilayah Jabodetabek sendiri bisa mencakup fisik, sistem, layanan, dan pengelolaan.

"Untuk layanan angkutan umum berbasis rel mungkin integrasi layanan ini mudah diwujudkan karena tidak banyak gangguan di perjalanan, tapi untuk layanan Transjakarta agak susah mengingat jalurnya tidak steril," kata Tyas.