Strategi Gubernur DKI Mengatasi Kemacetan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memaparkan beberapa strategi dalam menangani kemacetan yang hampir setiap hari terjadi di Ibu Kota.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, solusi kemacetan harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan daerah penyangga. Dengan begitu, jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta dapat berkurang signifikan.

Heru menjelaskan, koordinasi dengan daerah penyangga bisa dilihat dari penyediaan rute bus TransJakarta dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Baca juga: Mau Beli Motuba, Pemula Sebaiknya Pilih Kijang Kapsul LGX 2004

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

"Kami dengan Transjakarta menambah jalur ke Bandara, melewati perbatasan DKI Jakarta. Itu tujuannya apa? Pemda DKI berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap,” ujar Heru, dalam FGD yang disiarkan langsung pada Youtube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (6/7/2023).

“Tidak bisa solusi itu selesai besok pagi, lalu lintas tidak macet, tidak bisa. Tetapi Bekasi, Depok, Tangerang, mari kita sama-sama bisa menyelesaikan, minimal mengurangi," kata dia.

Kemudian, Pemprov DKI juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor maupun Bekasi untuk melayani penjemputan karyawan di titik keramaian.

Baca juga: Bahaya Vapor Lock Saat Mobil Menghadapi Turunan Panjang

"Begitu juga di Bekasi. Kita sudah menjemput sampai ke titik keramaian. Begitu juga di Bogor. Dinas Perhubungan Bogor dengan kita," ucap Heru.

"Titik-titik dan jam-jam tertentu hari tertentu kita jemput ke posisi titik keramaian sehingga kendaraan yang masuk ke Jakarta itu bisa berkurang. Pemda DKI berusaha terus-menerus untuk mengatasi kemacetan," ujarnya.

Heru juga mengatakan, pihaknya bakal menghimpun berbagai pendapat serta aspirasi dari para stakeholder terkait. Lalu, kebijakan baru mengenai pengentasan kemacetan bisa dituangkan ke dalam aturan resmi.

"Mari kita memberikan tanggapan memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali. Apakah nanti itu menjadi keputusan, Pergub," kata dia.