Pemprov DKI Jakarta Akan Perbanyak Charging Station Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bakal memperbanyak fasilitas pendukung kendaraan bermotor listrik berupa charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di titik strategis.

Dikatakan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, salah satu kawasan yang disasar ialah di Manggarai dan Tanah Abang, juga wilayah perkantoran.

Adapun komitmen tersebut, menjawab permintaan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi untuk mengakselerasi era elektrifikasi ketika menghadiri pertemuan di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Kapolri Perintahkan Anggota Polisi Tidak Naik Mobil Mewah

KOMPAS.com/Ruly Ilustrasi pemanfaatan SPKLU di PLN menggunakan Hyundai Ioniq

“Kami akan segera menindaklanjuti poin pertemuan pengadaan park and ride seperti di Manggarai dan Tanah Abang, menambah charging station yang akan ditempatkan di beberapa gedung perkantoran," kata Heru dalam keterangannya.

"Kemudian sinkronisasi pembiayaan APBD DKI Jakarta tahun 2023 terkait MRT Jakarta dan LRT Jabodebek,” tambahnya.

Permintaan Budi untuk wilayah Jakarta melakukan percepatan penggunaan kendaraan listrik karena jenis moda terkait memiliki keuntungan, baik bagi penggunanya dan juga lingkungan.

Apalagi, Ibu Kota memiliki populasi kendaraan tertinggi sehingga menjadi salah satu penyumbang emisi gas buang CO2 dari kendaraan yang tinggi pula.

"Kendaraan listrik jadi perhatian bapak Presiden, oleh karenanya dengan semakin banyaknya tempat pengisian daya, maka minat masyarakat untuk pindah ke kendaraan listrik akan semakin meningkat," kata dia.

Baca juga: Hasil Uji Emisi Kendaraan Bermotor Ada Masa Berlakunya

KOMPAS.com/Stanly Ilustrasi charging station milik BPPT

"Kiranya Pak Gubernur menambah banyak charging station di banyak tempat, bahkan (tempat) pertukaran baterai supaya mendorong minat masyarakat itu menggunakan itu (kendaraan listrik)," tambah Budi.

Apalagi, lanjut dia, pemerintah kemungkinan akan menyiapkan subsidi tahun depan, sehingga ekuilibrium/perubahan akan terjadi lebih cepat.

Dalam pertemuan ini, turut hadir pula para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan serta Kepala Dinas dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.