Rumor Harga Pertalite Naik, Begini Tanggapan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kabar soal kemungkinan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Apalagi setelah ada informasi dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan bakal mengumumkan soal kenaikan banderol pada pekan depan.

Bahkan dari berbagai rumor yang berkembang, Pertalite kabarnya bakal naik menjadi Rp 10.000 per liter. Artinya ada kenaikan Rp 2.350 dari banderol saat ini yang masih Rp 7.650 per liter.

Baca juga: Motor Listrik Alva Bungkam Saat Ditanya SPK di GIIAS

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Petugas SPBU menggunakan alat pelindung wajah saat melayani pengendara di SPBU Pertamina 31.128.02 di Jl. Letjen M.T. Haryono, Jakarta Timur, Senin (1/6/2020). Penggunaan alat pelindung wajah (Face Shield) tersebut sebagai salah satu upaya untuk melindungi diri saat berhubungan langsung dengan pengendara dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

Saat meninjau revitalitasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur, Jokowi menanggapi rumor naiknya harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM harus dikaji dampaknya sebelum diumumkan.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” ucap Jokowi, disitat dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/8/2022).

“Kemudian juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh menghitung betul sebelum diputuskan,” kata dia.

Baca juga: Jaring Ratusan SPK, Dua Motor Listrik Segway Paling Diminati

Sebelumnya, saat dikonfirmasi mengenai kenaikan harga Pertalite, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, pihaknya sejauh ini juga mengikuti arahan yang akan diberikan pemerintah

"Kami masih menunggu, karena penentuan harga (BBM subsidi) merupakan kewenangan dari regulator," ujar Irto, kepada Kompas.com, Minggu (21/8/2022).

“Kewenangannya ada di pemerintah, kalau kami (Pertamina) hanya sebagai operator," ujar dia.