Mobil Pribadi Paling Banyak Dipaksa Putar Balik Selama Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mencatat sedikitnya sudah ada 9.393 kendaraan, yang diminta untuk putar balik hingga hari keempat larangan mudik berlaku atau pada Senin (27/4/2020).

Jumlah tersebut merupakan hasil dari kegiatan penyekatan mudik nasional yang ada di Jabodetabek, Lampung, hingga Jawa Timur.

"Secara keseluruhan hingga hari keempat 9.393 kendaraan yang sudah diputar balik. Namun kini jalur keluar kota dari Jakarta menuju Jawa atau Jakarta ke Sumatera sudah berkurang jauh," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Lalu Lintas di 14 Jalan Tol Anjlok Usai PSBB dan Larangan Mudik

ANTARA FOTO/MUHAMAD IBNU CHAZAR Sejumlah kendaraan melaju di tol Jakarta - Cikampek menuju Gerbang Tol Cikampek Utama di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat kenaikan volume arus kendaraan keluar dari Jakarta melalui Pintu Tol Cikampek Utama sebanyak 7.044 kendaraan atau 27 persen jelang pemberlakuan kebijakan larangan mudik mulai Jumat 24 April pukul 00.01 WIB.

Istiono mengklaim, pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 sudah berjalan cukup baik. Titik-titik penyekatan di perbatasan keluar Jabodetabek juga efektif untuk menghalau pemudik.

"Evaluasi hari ini kita melihat dan mengecek bersama Polda Metro Jaya, hasilnya cukup bagus hingga 4 hari ini dan efektif untuk menyekat roda dua maupun roda empat agar tidak mudik," ucap dia.

"Indikasi mereka yang mudik dari hari ke hari juga sudah mulai menurun," kata Istiono.

Adapun moda transportasi yang paling banyak terjaring dan diminta putar balik, kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo, ialah mobil pribadi.

"Secara garis besar pelaksanaan PSBB dan penyekatan larangan mudik di jalan arteri cukup bagus, selama empat hari ini efektif bagi kendaraan roda dua maupun roda empat," ujarnya.

Baca juga: Larangan Mudik, Polda Jatim Perketat 8 Wilayah Perbatasan

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.

Seperti diketahui, keputusan larangan mudik kali pertama disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Selasa (21/4/2020).

Tiga hari setelahnya, yakni 24 April 2020 pukul 00.00 WIB, kebijakan larangan mudik resmi diberlakukan.

Polda Metro Jaya langsung menyiagakan 18 pos pengamanan terpadu untuk menyekat dan mengawasi arus lalu lintas orang keluar maupun masuk wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Daftar Harga Mobil Rp 50 Jutaan yang Bisa Didapat dengan Cara Lelang

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Polisi melakukan himbauan kepada penumpang yang melewati jalan tol Jakarta-Cikampek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.

Untuk sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan ini, dibagi dalam dua tahapan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang diteken Menteri Perhubungan Ad Interem Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (23/4/2020).

Tahap pertama jika pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 masyarakat ketahuan hendak mudik masuk atau keluar dari area PSBB, maka akan diminta kembali ke asal perjalanan.

Tahap kedua jika pada 8 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020 masyarakat masih nekat masuk atau keluar dari area PSBB, tidak hanya diminta pulang tetapi juga akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 100 juta dan ancaman hukuman kurungan penjara selama 1 tahun.