Ini Beda Check Point PSBB dengan Razia Lalu Lintas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19) resmi diberlakukan di DKI Jakarta.

Bagi warga yang tak mengindahkan aturan tersebut, ada sanksi yang tak main-main harus ditanggung.

Untuk memastikan PSBB berlangsung sesuai aturan yang berlaku, termasuk bagi pengendara sepeda motor, mobil, serta angkutan umum, kepolisian aktif menggelar operasi pengecekan pada pos pemeriksaan atau check point yang telah ditentukan.

Namun pengecekan yang dilakukan menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, hanya sebatas dengan pelanggaran soal PSBB. Tidak termasuk sisi lalu lintasnya.

Baca juga: Kabar Jimny Diproduksi di India, Ini Kata Suzuki Indonesia

"Untuk yang di check point itu beda dengan razia lalu lintas. Kami di sana hanya fokus pada pelanggaran yang tak sesuai regulasi berkendara selama PSBB, tidak sampai melakukan pengecekan ke sisi teknis," ucap Sambodo saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Lihat Foto

Hari pertama penerapan PSBB(Istimewa)

Menurut Sambodo, tiap wilayah PSBB memang memiliki mekanisme atau kebijakan yang berbeda tergantung dari regulasi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun demkian, secara tujuan utamanya tetap sama, yakni menekan penyebaran corona.

Karena itu, Sambodo menjelaskan bila pengecekan pada PSBB tidak menargetkan pelanggaran lalu lintas, tapi lebih kepada kepatuhan pengendara dalam menjalankan aturan selama PSBB.

Baca juga: Dampak Corona, Harga Mobil Bekas Turun Drastis

"Target pengecekan bukan pelanggaran lalu lintas bila selama PSBB, untuk lalu lintas itu kegiatan yang berbeda. Pada check point bersama petugas gabungan kami melihat pelanggaran sesuai aturan PSBB yang diterapkan pemerintah daerah," ucap Sambodo.

"Untuk penggendara yang melanggar PSBB akan kita kasih blangko untuk surat pernyataan, untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya," kata dia.

Lihat Foto

Petugas gabungan dari TNI, Polri, Polisi Pamong Praja dan Dishub DKI Jakarta melakukan imbauan kepada pengendara mobil dan motor untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2020). Imbauan ini dilakukan agar masyarakat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari, yang salah satu aturannya adalah pembatasan penumpang kendaraan serta anjuran untuk menggunakan masker jika berkendara.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Seperti diketahui, meski transportasi umum dan pribadi tetap boleh beroperasi, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Untuk pengguna sepeda motor pribadi, wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan berboncengan sesuai alamat.

Untuk pengendara mobil, juga demikian, masker menjadi perangkat kesahatan yang wajib dikenakan.

Selain itu, jumlah penumpang juga dibatasi 50 persen dari kapasitas normal dengan posisi tempat duduk yang telah diformulasikan.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DKI JAKARTA Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta terkait pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang diatur dalam Pasal 18 ayat 5 Pergub No. 33 Tahun 2020. Pengguna sepeda motor wajib mengikuti ketentuan: - Wajib menggunakan masker - Wajib menggunakan sarung tangan - Pengemudi dan penumpang tinggal dalam satu alamat . . . @multimedia.humaspolri @divisihumaspolri @tmcpoldametro @humas.pmj

A post shared by NTMC POLRI (@ntmc_polri) on Apr 12, 2020 at 7:32am PDT

Sementara untuk ojek online, tetap boleh beroperasi, namun hanya sekadar untuk mengangkut barang.

Pemprov DKI dengan tegas telah memutuskan bila ojol tak boleh membawa penumpang selama masa PSBB.