Pemerintah dan BUMN Harus Adil, Transportasi Umum Bukan Hanya Ojol

Kompas.com - 15/04/2020, 10:21 WIB
SPBU Pertamina Stanly/OtomaniaSPBU Pertamina
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah PT Pertamina memberikan keringanan bagi pengemudi ojek online (ojol) berupa cash back 50 persen untuk pembelian BBM non subsidi, dinilai menjadi kebijakan yang istimewa di tengah kondisi yang susah imbas virus corona (Covid-19).

Namun demikian, Djoko Setijowarno. pengamat transportasi dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, menilai bila ojol bukan lah satu-satunya profesi pengemudi angkutan umum yang mengalami penurunan pendapatan saat ini.

Karena itu, Djoko mengangga[ pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harusnya dalam mengambil kebijakan sektor transportasi harus berlaku adil, tidak memihak pada kelompok tertentu.

Baca juga: Harga Mobil Bekas Anjlok, Lebih Banyak Orang Jual daripada Beli

"Hal itu sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan pada pengusaha jasa angkutan lainnya, seperti angkutan kota, taksi, ataupun bus antar kota dalam Provinsi (AKDP) maupun antar kota antar Provinsi (AKAP), bus pariwisata, travel, ojek pangkalan, dan lainnya," ujar Djoko dalam pernyataan resminya, Rabu (15/4/2002).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Khusus untuk sobat rider ojek online, dapatkan cashback 50% maksimal Rp 15.000 bagi 10.000 pengendara ojek online perhari, untuk tiap pembelian Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo dengan aplikasi MyPertamina . Dapatkan juga dobel kupon undian #BerbagiBerkahMyPertamina 2020 untuk berkesempatan memenangkan total hadiah Milyaran rupiah . Promo berlaku pada periode 14 April - 12 Juli 2020 . Simak info selengkapnya di www.mypertamina.id Sobat! . Bersama kita bisa, salam satu aspal! . #MyPertamina #BerkahDiRumah #SemuaBisaDapatBerkah

A post shared by PT Pertamina (Persero) (@pertamina) on Apr 13, 2020 at 3:55am PDT

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Djoko di balik operasional ojol ada perusahaan aplikasi yang sudah menyandang status sebagai perusahaan startup unicorn dengan value triliunan rupiah.

Tapi kenapa para pengemudi ojol yang sebagi mitra kurang diperhatikan oleh pemilik aplikator, bahkan pemerintah memberikan sesuatu yang istimewa.

Djoko mengatakan dari data Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat 3.650 perusahaan bus atau angkutan di tahun 2019.

Jumlah itu gabungan dari enam jenis layanan, AKAP, antar jemput antar propinsi (AJAP), pariwisatan, angkutan sewa, alat berat, dan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Baca juga: Ojol Dapat Cashback 50 Persen Beli BBM di Pertamina, Ini 4 Langkah Caranya

"Perhatian apa yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun BUMN terhadap angkutan umum. Jumlah itu belum termasuk angkot, AKDP, becak, dan lainnua," kata Djoko.

Angkutan roda tiga seperti bajaj, menurut Djoko saat ini sudah tidak diperhatikan keberadaannya. Selain wilayah operasinya dibatasi, tambah semakin terpuruk di saat ojol muncul dengan wilayah operasi tanpa batas.

Ilustrasi SPBU Pertamina. 
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi SPBU Pertamina.

Bajaj dibiarkan beroperasi tanpa perlindungan, meski sebagai angkutan umum yang legal. Pengemudi ojek daring masih punya peluang mendapatkan penghasilan dengan membawa barang.

Sedangkan pengemudi angkutan lainnya tertutup peluangnya karena mobilitas orang berkurang dan moda yang digunakan dibatasi jumlah penumpangnya.

Baca juga: Bisnis Angkot Ambruk, Beberapa Sudah Gulung Tikar

"Jika pemerintah dan BUMN mau adil, tidak hanya pengemudi ojek daring yang mendapatkan cash back untuk pembelian BBM atau bentuk bantuan lainnya, akan tetapi diberikan pula bantuan pada seluruh pengemudi transportasi umum yang lainnya. Ketidakadilan ini harus segera diakhiri," ujar Djoko



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X