Jangan Hilang Momentum, AEML Harap Subsidi Motor Listrik Lanjut 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) berharap program subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta tetap dilanjutkan pada tahun depan, ketika masa pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Alasannya, karena saat ini penjualan sepeda motor listrik di pasar dalam negeri sedang dalam momentum positif. Ini terbukti dari penyerapan subsidinya yang naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya selama Januari-Juni 2024.

"Di 2023 kemarin mungkin kurang baik, tapi sekarang aturannya lebih jelas dan simple. Jadi sekarang angka (penjualannya) sudah sangat baik," ucap Sekertaris Jenderal AEML Rian Ernest di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Baca juga: Indonesia Harusnya Sudah Tidak Jual Mobil ICE di 2045

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) Rian Ernest dalam media gathering di Jakarta, Kamis (22/8/2024).,

"AEML berharap agar di pemerintahan selanjutnya, di bawah Pak Prabowo Pak Gibran, insentif khusus untuk roda dua ini tetap dijalankan karena pelaku usaha sudah terbiasa dengan sistem reimbursement-nya," lanjut dia.

"Publik juga sudah melihat ada insentif Rp 7 juta. Kalau tiba-tiba disetop momentumnya menjadi hilang. Ini aspirasi kami," katanya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), selama semester I/2024 penyaluran insentif motor listrik sudah tembus 24.000 unit.

Perolehan ini, naik dua kali lipat dari satu tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11.532 unit. Artinya hingga akhir tahun, kuota tersisa 52 persen lagi atau 26.000 unit.

Baca juga: OJK Sebut Mobil Listrik di Indonesia Baru Sentuh Orang Kaya

https://landing.sisapira.id/ Tangkapan layar motor listrik yang menerima subsidi Rp 7 juta.

Dalam kesempatan sama, Ernest menuturkan pihaknya juga tetap berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah, yang meliputi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk insentif Rp 7 juta pada motor listrik ini.

Ia berharap pemerintah mulai memberlakukan kebijakan lain seperti lebih progresif memberikan edukasi publik tentang kendaraan listrik, memperluas low emission zone, hingga mengevaluasi subsidi BBM berjenis Pertalite.

"Jangan sampai Pertalite itu menggunakan uang negara, tapi dikonsumsi oleh masyarakat yang harusnya tidak berhak. Jadi kalau pemerintah bisa mengalihkan sebagian subsidi Pertalite itu ke industri EV, khususnya roda dua, menurut kami ini akan lebih baik," tutupnya.