7 Provinsi Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2024

KLATEN, KOMPAS.com - Pajak kendaraan bermotor wajib dibayar oleh setiap pemilik setiap tahun sesuai peraturan yang berlaku. Bila pajak telat dibayarkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda dan secara langsung menggugurkan keabsahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan penghapusan denda bagi masyarakat yang telat membayarkan PKB sesuai tempo yang sudah ditetapkan. Selain itu ada beberapa keringanan berupa diskon.

Berikut ini 7 provinsi di Indonesia yang mengadakan program pemutihan dengan rincian dan tanggal berlangsungnya.

Baca juga: Pemerintah Kantongi Rp 24,99 Triliun dari Pajak Usaha Ekonomi Digital

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Bapenda DKI Jakarta (@humaspajakjakarta)

1. Jakarta

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan DKJ Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Tahun 2024 ini berlaku sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024, untuk sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor.

2. Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sejak 18 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024.

Baca juga: Bayar Pajak Kendaraan Sambil Berlibur di PRJ Kemayoran

Dok. BRI Pembayaran pajak kendaraan kini semakin mudah karena dapat dilakukan melalui super app BRImo

Penyelenggaraan program ini merujuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Masyarakat yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh akan mendapat beberapa keringanan, meliputi:

• Pembebasan pajak progresif
• Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

Guna mendapat keringanan pembayaran pajak, pemilik kendaraan harus mempersiapkan dokumen persyaratan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai nama yang tercantum pada STNK.

Baca juga: Pengertian Pajak, Fungsi, dan Manfaatnya

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Bapenda Sulsel | Bayarki Pajak Kendaraanta (@bapendasulsel)

3. Sulawesi Selatan

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memberikan pemutihan pajak kendaraan melalui Keputusan Gubernur Nomor 440/IV/2024 tanggal 24 April 2024. Program ini akan berakhir sampai pada 30 Juni 2024.

Dikutip situs resminya, Bapenda Sulsel juga memberikan diskon pajak kendaraan terhadap beberapa jenis kendaraan. Berikut rinciannya:

• Pembebasan tarif progresif pajak kendaraan bermotor
• Pembebasan tarif dan denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
• Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor jika melakukan BBNKB II
• Diskon 30 persen pajak kendaraan bermotor untuk angkutan barang
• Diskon 40 persen pajak kendaraan bermotor untuk angkutan orang (pelat kuning).

Baca juga: Di Bawah Kepemimpinan Pj Bupati Andi Ony, Realisasi Pajak Daerah Naik Rp 99 Miliar

Tangkapan layar Bapenda Jateng adakan program keringanan membayar pajak kendaraan bermotor

4. Jawa Tengah

Pemerintah daerah Jawa Tengah juga memberlakukan pemutihan pajak sejak 20 Mei hingga 19 Desember 2024. Pemutihan pajak kendaraan bermotor meliputi pembebasan BBNKB II, diskon pajak tahunan berkala, pembebasan biaya pajak progresif serta keringanan tunggakan PKB.

Berikut jadwal penyelenggaraan pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Tengah:

• Proses BBNKB II: 20 Mei 2024 s.d 19 Desember 2024
• Diskon Pajak Tahun Berkala : 20 Mei 2024 s.d 19 Desember 2024
• Pembebasan Biaya Pajak Progresif : 20 Mei 2024 s.d 19 Desember 2024
• Keringanan Tunggakan PKB : 20 Mei 2024 s.d 20 Agustus 2024

5. Bengkulu

Mengutip laman resmi Provinsi Bengkulu, program pemutihan di Bengkulu mencakup pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.

Baca juga: Pahami, Ini Cara Perpanjang STNK Secara Online

KOMPAS.COM/BAYUAPRILIANO Antrean para wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kebumen pada Selasa (21/5/2024)

Program ini menjadi bagian dari Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E290.BPKD. 2024, berlaku dari 4 Juni 2024 sampai 30 November 2024.

Pemutihan ini termasuk pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.

6. Jawa Barat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) juga memberikan keringanan berupa potongan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Keringanan pembayaran pajak hanya berupa diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 10 persen yang berlangsung 1 April hingga 23 Desember 2024.

Baca juga: Cara Mengurus STNK Hilang di Samsat, Berikut Syarat dan Biayanya

DOK. Shutterstock Cara bayar pajak kendaraan bermotor secara online di aplikasi SIGNAL.

Namun, diskon 10 persen itu cuman berlaku di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang.

"Bapenda Jabar mengadakan program diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 10 persen bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB di samsat Digital Terminal Leuwipanjang," bunyi keterangan pada situs resminya.

Promo ini berlangsung dengan ketentuan promo sebagai berikut:

Diskon 10 persen pajak kendaraan bermotor 1 tahunan khusus untuk kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar.
Syarat:

• e-KTP atas nama pribadi;
• STNK dan SKKP Asli (bukan foto);
• Pembayaran dilakukan melalui Qris,Virtual Account atau debit EDC (GPN).

Diskon 10 persen pajak kendaraan bermotor 5 tahunan bagi kendaraan terdaftar di wilayah Bandung I Pajajaran.

Baca juga: Terhindar dari Pajak Progresif, Begini Cara Blokir STNK

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Bapenda Provinsi Kalbar (@bapenda.kalbar)

7. Kalimantan Barat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Bapenda Kalbar) juga memberikan program pemutihan pajak berupa bebas denda dan diskon pajak.

Keringanan pembayaran pajak berlangsung 19 Juni hingga 20 Desember 2024. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Program pemutihan terdiri dari:

• Bebas denda pajak kendaraan bermotor,
• Bebas denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II,
• Bebas pajak progresif.
• Diskon sebesar 25 persen pokok pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 3 menunggak 4 tahun
• Diskon sebesar 40 persen untuk pokok pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 3 menunggak 5 tahun