Keluh Kesah Penjual Soal Pencairan Subsidi Motor Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bulan berjalan, realisasi kebijakan bantuan pemerintah atau subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik berbasis baterai senilai Rp 7 juta di Indonesia masih belum optimal.

Kepala Staf Presiden RI (KSP) Moeldoko mengungkapkan, sampai saat ini angka transaksi untuk pembelian subisdi tersebut baru mencapai 106 unit dari target yang ditetapkan sampai akhir tahun, 200.000 unit.

"Sekarang, 106 yang masuk aplikasi, (pasti) ada sesuatu dong. Untuk itu dari pemerintah merespons ada apa ini? Mesti ada yang bikin tak nyaman jadi untuk itu kami rapat evaluasi," katanya, Rabu (17/5/2023) lalu.

Baca juga: Subsidi Kendaraan Listrik Dievaluasi, Mau Dibikin Lebih Simpel

Kompas.com/Donny Smoot Motor kasih promo khusus di PEVS 2023

Ditemui redaksi Kompas.com, sejumlah agen pemegang merek (APM) yang berhak memanfaatkan subsidi mengaku mengalami kendala di berbagai sektor, dari seleksi konsumen, alur atau skema, sampai pencairan dananya.

Sulitnya mencari konsumen yang berhak menerima subsidi

Sebagaimana diketahui, program yang resmi diterapkan sejak 20 Maret 2023 ini tidak menyasar seluruh masyarakat.

Melainkan hanya yang menerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.6 Tahun 2023 teantang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

"Dari kategori itu cukup susah. Misalkan, orang yang mendapatkan subsidi gajinya rata-rata di bawah Rp 4 juta. Kemudian yang hanya punya listrik 900 VA, memang kuat buat ngecas (motor listrik)?," kata Sales Manager PT Smoot Motor Indonesia, Sarifudin saat ditemui Kompas.com, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Penjualan Raize dan Rocky Hybrid Disetop Imbas Skandal Uji Tabrak

KOMPAS.com/Gilang Rakata Motorcycles resmi melansir Rakata NX8 di Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022.

"Jadi menurut saya harusnya ditambah (kategori penerima subsidinya). Sebagai contoh, yang gajinya UMR, para ojek online karena mereka tak bisa memanfaatkannya, dan lain-lain," lanjut dia.