Ada 3 Alternatif Skema Insentif Kendaraan Listrik, Jokowi yang Akan Putuskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian RI (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah menyiapkan tiga alternatif skema pemberian insentif kendaraan bermotor listrik untuk mempercepat ekosistem elektrifikasi.

Alternatif tersebut ialah, diberikannya insentif pembelian, mengurangi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), sampai pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10 persen dari sebelumnya 11 persen.

"Jadi kemarin ada rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Bapak Presiden. Ia memberikan arahan kepada kami agar insentif untuk mobil listrik segera digulirkan," ucap Agus usai seremoni ekspor perdana Kijang Innova Zenix Hybrid di Karawang, Jawa Barat, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Pemerintah Akan Menaikkan Lagi Pajak LCGC, Jadi 5 Persen

(Dok. Shutterstock/ Smile Fight) Ilustrasi kendaraan listrik

"Tapi formulasinya belum diputuskan. Jadi ada tiga program yang dalam waktu dekat ini akan segera diputuskan," lanjutnya.

Sayangnya dalam kesempatan tersebut Agus masih belum mau membicarakan lebih jauh mengenai tiga usulan program atau alternatif itu. Begitu pula batas waktu atau target diputuskannya.

Tetapi yang pasti, pemberian insentif kendaraan listrik dilakukan guna mempercepat pembentukan pasar elektrifikasi di dalam negeri.

"Sekarang (rumusan skema insentif) di Kementerian Keuangan. Tiga alternatif itu nanti Presiden yang memutuskan, apakah di mix atau bagaimana. Kami diminta menyiapkan formulasinya saja," ucap dia.

Baca juga: Kijang Innova Zenix Hybrid Resmi Diekspor dari Karawang

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi motor listrik Yamaha E01

Sebelumnya Direktur Jenderal Industri Logal, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) Taufiek Bawazier menginginkan instrumen PPN untuk mobil listrik dihilangkan.

Mengingat saat ini, sistem perpajakan di Indonesia untuk kendaraan bermotor, berlapis yang terdiri dari Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan (BBN), Pajak Penghasilan (PPh), sampai PPN.

"Sekarang kendaraan listrik sudah tidak dikenakan PPnBM, BBN di beberapa provinsi pun sudah ada yang dibebaskan. Nah, yang sedang kita usulkan, ada namanya PPN-DTP yaitu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah," ucapnya di Jakarta, Senin (20/2/2023).