Polisi di Indonesia Bakal Pakai Kendaraan Dinas Berbasis Listrik

Kompas.com - 15/09/2022, 12:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas mulai Selasa 13 September 2022.

Perintah itu termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060.

Baca juga: Bahas Spesifikasi Mobil Listrik Toyota bZ4X

Dalam instruksi tersebut, diberikan kepada 10 level pemerintahan yang mencakup para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan, dan Panglima Tentara Nasional RI.

Kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur dan Para Bupati/Wali Kota.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman ShantyabudiFoto: Instagram NTMC Polri Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengaku, pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah jika memang diharuskan menggunakan mobil atau motor listrik sebagai kendaraan dinas.

“Pertama tentunya kita akan loyal dengan keputusan pemerintah. Kedua, sampai hari ini Polri juga sudah menindaklanjuti tentang antisipasi kebijakan penggunaan kendaraan listrik,” ucap Firman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Berbagai Standar Keselamatan yang Digunakan Bus Laksana

Firman melanjutkan, menurutnya akan ada efek domino terkait penggunaan kendaraan listrik. Terutama mengenai infrastruktur yang harus disiapkan untuk pengisian daya.

“Ketika ada kebijakan tentang listrik, berarti tanda kutip mungkin uang bensin kita dikurangi tapi uang tagihan listriknya Polri bisa ditambah. Karena mau tidak mau, minimal pengisian daya kalau tidak salah 7.000 watt. Ini harus kita revisi,” katanya.

Maka dari itu, Firman berharap penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur untuk pengisian daya. Baik untuk Patroli Jalan Raya maupun kantor-kantor lalu lintas di wilayah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.