Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korlantas Polri Bakal Hadirkan Layanan BPJS Kesehatan di Satpas

Kompas.com - 02/09/2022, 07:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri akan menghadirkan layanan BPJS Kesehatan di seluruh Satpas sebagai tindak lanjut atas penambahan persyaratan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi menjelaskan, kehadiran layanan BPJS Kesehatan di Satpas ini mempermudah masyarakat, khususnya dalam menerima pelayanan publik.

"Hari ini kami dari tim Korlantas bersama PT Jasa Raharja dan rekan-rekan dari BPJS menindak lanjuti instruksi Presiden mengenai kewajiban tentang keaktifan masyarkat sebagai perserta BPJS yang sekarang dikaitkan dengan kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Tahun Depan Pelajar dan Mahasiswa di Bali Harus Pakai Kendaraan Listrik

Layanan BPJS di Satpasdok.KorlantasPolri Layanan BPJS di Satpas

"Maka mulai hari ini, di Satpas atau tipe yang akan kita kembangkan ke depan akan terkoneksi dengan berbagai layanan (termasuk BPJS)," lanjut Firman.

Adapun aturan BPJS Kesehatan menjadi syarat mengurus SIM dan STNK diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengurusan SIM dan STNK di Indonesia. Dengan adanya aturan baru ini, pemohon SIM dan STNK harus sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.

Dalam kesempatannya di Polres Purwakarta itu, Firman langsung mengecek layanan BPJS Kesehatan di Satpas Prototype. Ia mengatakan bila kehadiran layanan tersebut menjadi projek Korlantas bersama stakeholder ke depan.

Baca juga: Pengemudi Mobil Ngamuk Ditegur karena Merokok

Smart SIM KOMPAS.com/Gilang Smart SIM

"Hari ini kita langsung melihat bagaimana koneksitas hubungan antar sistem data yang kita kerjakan bersama-sama. Ini akan menjadi projek-projek kita ke depan sehingga masyarakat di mana saja bisa mendapat pelayanan publik," ucapnya.

Firman pun mengajak masyarakat untuk mendaftar dan mengaktifkan BPJS Kesehatan karena selain bisa mendapatkan layanan kesehatan tambahan dengan mudah, fasilitas ini juga mempermudah mendapatkan pelayanan publik lain.

"Anda juga akan memperoleh kesempatan untuk dilayani dengan lebih baik dan lebih cepat pada di fasilitas fasilitas publik lainnya. Termasuk di kepolisian, SIM dan STNK," kata dia.

Sebelumnya dikatakan bahwa untuk menerapkan aturan penambahan suatu dokumen sebagai salah satu syarat wajib mengurus SIM dan STNK diperlukan waktu, setidaknya dua proses yang perlu dijalankan.

Baca juga: Sopir Tanpa Kernet Disinyalir Jadi Sebab Maraknya Kecelakaan Truk

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by NTMC POLRI (@ntmc_polri)

Di antaranya, mengubah regulasi Perpol Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Saat ini, belum ada kepastian wajib menjadi perserta BPJS untuk mengurus SIM dan STNK apakah sudah berlaku. Namun menurut Subdit SIM Dit Regident Korlantas Polri Kompol Faisal Andri, pihaknya masih menunggu Perpol baru.

"Aturan tersebut baru akan berlaku ketika Perpol baru sudah diundangkan. Nantinya, pemohon SIM mau baru atau perpanjang akan terkena peraturan tersebut (menggunakan kartu BPJS),” kepada Kompas.com pada Senin (22/2/2022) lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.