Jawaban Kemenhub Soal Permintaan Zero ODOL Ditunda hingga 2025

Kompas.com - 25/02/2022, 08:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait usulan asosiasi yang kembali meminta pengunduran waktu penerapan bebas truk Over Dimension Overload (Zero ODOL), dari jadwal semula pada Januari 2023 menjadi 2025.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, pihaknya cukup optimis bila permasalahan ODOL akan bisa teratasi tahun depan atau pada 2023.

"Sampai dengan sekarang ini, walaupun kita ada dua cara bertindak antara preventif dan preemtif atau pencegahan dan penindakan, saya tetap optimis 2023 meski tak selesai 100 persen tapi untuk progres sudah banyak," ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/2/2022).

Menurut Budi, walau mulai sekarang penindakan akan lebih ke pencegahan seperti edukasi, sosialisasi, dan kampanye dengan target agen pemegang merek (APM), pengemudi, karoseri, dan operator tapi sudah terlihat adanya kesadaran dari para pelaku untuk melakukan normalisasi kendaraan yang tak sesuai regulasi.

Baca juga: Tanggapi Protes Aturan Truk ODOL, Kemenhub Ambil Langkah Soft Power

Truk ODOLBUDI SETIYADI Truk ODOL

Kegiatan pemotongan truk yang dilakukan atas dasar kesadaran tersebut, diklaim cukup masif pada beberapa daerah. Tak hanya di Pulau Jawa, tapi juga beberapa wilayah lain seperti Palembang dan lain sebagainya.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, soal usulan untuk pemberantasan ODOL agar diundur lagi, sejauh ini belum ada perubahan, yang artinya Zero ODOL tetap berlangsung pada Januari 2023.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan nantinya ada arahan untuk memberikan toleransi waktu lagi. Tapi dipastikan hal tersebut hanya diberikan pada komoditas-komoditas tertentu saja.

"Jadi sampai sekarang kami belum ada rencana (menunda Zero ODOL), namun demikian saya juga menunggu arahan lebih lanjut terkait bila nanti akan ditoleransi sampai 2025," ujar Budi.

Baca juga: Larangan Truk ODOL Ditunda Lagi sampai 2023

"Mungkin bisa juga arahnya ke sana (toleransi), tapi tidak untuk semua komoditas. Contoh seperti arahan dari pak menteri hanya untuk yang sifatnya sembako, karena itu kan jelas berbeda dengan komoditas lain yang tidak langsung dibutuhkan masyarakat," katanya.

Sebuah truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Independen (API) Jateng melaju di Jalan Siliwangi Semarang saat mengikuti aksi pawai demo tolak aturan ODOL menuju Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/2/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk over dimension loading (ODOL) atau kelebihan dimensi dan muatan yang dinilai akan merugikan mereka, serta menuntut adanya revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan.ANTARA FOTO/AJI STYAWAN Sebuah truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Independen (API) Jateng melaju di Jalan Siliwangi Semarang saat mengikuti aksi pawai demo tolak aturan ODOL menuju Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/2/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk over dimension loading (ODOL) atau kelebihan dimensi dan muatan yang dinilai akan merugikan mereka, serta menuntut adanya revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan.

Namun bila memang diputuskan untuk kembali ditunda atau diberikan toleransi, tentu hal ini akan sangat miris. Pasalnya penerapan Zero ODOL sebelumnya juga sudah diundur, dari semula pada 2021 menjadi 2023.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.