Protes Aturan ODOL, Ribuan Sopir Truk Demonstrasi di Surabaya

Kompas.com - 23/02/2022, 07:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan sopir truk melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Frontage A Yani, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/2/2022). Adapun demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk penolakan terkait adanya kebijakan pembatasan truk Over dimension over loading alias ODOL.

Para pengemudi yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Truk ini juga menolak semua bentuk sanksi yang diberikan pemerintah. Seperti halnya penilangan dan normalisasi, atau pemotongan bodi truk.

Dilansir dari Regional.Kompas.com, Korlap aksi Supriyanto mengatakan, aturan ODOL akan berpengaruh terhadap dirinya. Sebab, para sopir khawatir tidak bisa bersaing jika harus menggunakan kendaraan yang berkapasitas kecil.

Baca juga: Menuju Zero Odol, Astra Tol Cipali Pakai 3 Alat Ini

"Kami minta aturan itu dibatalkan, karena ini sangat merugikan bagi kami para sopir," udap Supriyanto, di Surabaya, Selasa (22/2/2022).

Sejumlah anak menyaksikan rombongan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Independen (API) Jateng  melaju di Jalan Siliwangi Semarang saat  aksi pawai demo tolak aturan ODOL menuju Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/2/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk over dimension loading (ODOL) atau kelebihan dimensi dan muatan yang dinilai akan merugikan mereka, serta menuntut adanya revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan.ANTARA FOTO/AJI STYAWAN Sejumlah anak menyaksikan rombongan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Independen (API) Jateng melaju di Jalan Siliwangi Semarang saat aksi pawai demo tolak aturan ODOL menuju Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/2/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk over dimension loading (ODOL) atau kelebihan dimensi dan muatan yang dinilai akan merugikan mereka, serta menuntut adanya revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan.

"Kami menuntut pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan Gubernur Jatim untuk melakukan peninjauan kembali terkait aturan ODOL ini, karena ini jelas merugikan," katanya.

Sementara itu, Valeri Korlap aksi lainnya juga mengatakan, beberapa paguyuban sopir truk lain sedang melakukan audiensi bersama Dishub dan sejumlah pejabat lain. Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar aspirasi sopir dapat diakomodasi dan direalisasikan.

Tak hanya itu, Valeri juga mengatakan masalah ODOL sudah berlangsung sejak lama, tapi dia beranggapan pemerintah tak pernah memberikan jalan keluar yang menguntungkan bagi sopir. Karena itu, bila tak ada solusi, dia menegaskan bakal melakukan aksi serupa di beberapa daerah lainnya.

Baca juga: Sopir Truk Tuntut Keadilan Penindakan ODOL, Aptrindo Mengaku Netral

Ratusan sopir truk Eks Karesidenan Pati dengan menumpang armadanya menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan over dimension and overloading (ODOL) di jalur Pantura Kudus, Jawa Tengah, Selasa (22/2/2022) pagi sekitar pukul 09.30.DOKUMEN POLRES KUDUS Ratusan sopir truk Eks Karesidenan Pati dengan menumpang armadanya menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan over dimension and overloading (ODOL) di jalur Pantura Kudus, Jawa Tengah, Selasa (22/2/2022) pagi sekitar pukul 09.30.

"Jika besok (hari ini) tak ada solusi, kami akan laksanakan di berbagai provinsi. Aksi hari ini, kami hanya lakukan di NTB, Bali, Semarang, dan Jakarta. Besok, kami mengadakan dari Sumatera hingga Papua. Kami lakukan pergerakan untuk mengawal masalah ini," katanya.

Sebelumnya, memang beredar sejumlah ajakan di media sosual untuk para sopir truk melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut penindakan berkeadilan terhadap truk ODOL.

Hal tersebut karena selama ini penindakan hanya pengemudi dan pengusaha truk saja yang mendapat sanksi, sementara untuk pemilik barang dan pengguna jasa yang berperan menciptakan tren ODOL tak ikut ditindak.

Baca juga: Upaya Korlantas Polri Kejar Target Zero ODOL di 2023

Pada surat tertulis yang tersebar di sejumlah media sosial, tercantum beberapa tuntutan seperti revisi aturan standar angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi, mempermudah uji KIR dan uji emisi untuk angkutan barang, sampai penetapan standardisasi upah angkutan barang.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Romansa Sopir Truck (@romansasopirtruck)

Bila melihat dari tuntutannya, jelas berseberangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas ODOL selama ini karena dianggap telah merugikan negara dengan kerusakan jalan.

Tak hanya itu, keberadaan ODOL baik di jalan raya atau jalan tol juga sudah menyumbang banyak kecelakaan lalu lintas. Parahnya lagi sampai memakan korban jiwa. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.