Percepat Penurunan Emisi, Sri Mulyani Revisi Pengenaan PPnBM Mobil

Kompas.com - 21/10/2021, 08:02 WIB
Ilustrasi emisi kendaraan. jillseymourukip.orgIlustrasi emisi kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatur ulang ketentuan terhadap tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil, maupun pikap, atau bus.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian PPnBM.

Beleid baru ini, diundangkan pada 13 Oktober lalu dan mulai berlaku efektif 16 Oktober 2021.

Baca juga: Mungkinkah Diskon PPnBM Diperpanjang Lagi pada 2022?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).Dok. Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

Secara umum, terdapat tiga ketentuan yang mendasari pengenaan tarif pada instrumen perpajakan tersebut, yaitu kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, atau tingkat emisi CO2.

Sehingga, diharapkan seluruh mobil yang beredar di Indonesia sudah ramah lingkungan alias mengedepankan aspek lingkungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahwa untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, perlu melakukan penyesuaian kebijakan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah," tulis kebijakan itu.

Adapun tingkat emisi CO2 dalam ketentuan tersebut mengacu pada laporan hasil pengujian atau sertifikat uji tipe mobil yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

Namun, jika mobil belum ada dalam data pemerintah, maka akan mengikuti laporan hasil pengujian yang diterbitkan pabrik, prinsipal, atau lembaga uji coba di negara asal mobil tersebut.

Baca juga: Solusi Mobil Listrik Murah, Pabrikan Bikin LCGC Bertenaga Baterai

Honda mulai produksi Mobilio di pabrik kedua, Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2014).Aris FH Honda mulai produksi Mobilio di pabrik kedua, Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2014).

Sementara untuk pembeli mobil yang tidak mampu menunjukkan sertifikat pengujian emisi, maka akan berlaku tarif tertinggi sesuai jenis kendaraan dan kapasitas mesinnya.

Berikut ketentuan tarif yang akan berlaku menurut PMK No.141/PMK.010/2021:

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.