Pemerintah Rilis Peta Jalan Indonesia Menuju Zero Emission pada 2060

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana untuk mewujudkan netralitas karbon di Tanah Air tampaknya bakal menjadi kenyataan, setelah pemerintah merilis peta jalan Indonesia menuju zero emission pada 2060.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengatakan, peta jalan tersebut perlu dibentuk demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang.

"Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060," ujar Arifin, dalam keterangan tertulis yang dilansir Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Puluhan Mobil Dinas Pemkot Tangerang Terbengkalai Jadi Bangkai

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

Menurutnya, dalam mencapai target nol emisi, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama.

Mulai dari peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," ucap Arifin.

Baca juga: Ini yang Harus Dilakukan jika Bertemu Kendaraan Pakai Lampu Strobo di Jalan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA Pembangunan Pembangkit Listrik - Pekerja menyelesaikan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/4/2016). Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x7 megawatt tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan Sumbawa.

Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Mulai dari tahun 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.

"Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," kata dia.

Kemudian pada 2022, akan adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun.

Baca juga: Hyundai Janjikan 3 Produk Baru, Salah Satunya Mobil Listrik Lokal

Kompas.com/Donny Deretan motor listrik di IIMS Hybrid 2021

Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi PLTS di tahun 2025.

Pada tahun 2027, pemerintah akan memberhentikan stop impor LNG dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS di 2030 di mana jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga.

Sementara itu, jumlah kendaraan listrik diprediksi mencapai 2 juta unit (mobil) dan 13 juta unit (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh per kapita.

Baca juga: Ada Biaya Tambahan Saat Bayar Pajak Kendaraan Lima Tahunan

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kiri) bersama Ketua MPR yang juga ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (kanan) meninjau stan Toyota untuk mobil listrik pada pembukaan IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (15/4/2021). Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 yang berlangsung pada 15-25 April itu digelar secara daring (online) dan kunjungan langsung dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini di tahun 2031 dan sudah adanya interkoneksi antar pulau mulai COD di tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh per kapita, dan bauran EBT mencapai 57 persen dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi.

Di tahun 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita.

Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD.

Baca juga: Pemerintah Umumkan Jumlah Penonton WSBK Mandalika 25.000 Orang

PLN SPKLU PLN

"Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," kata Arifin.

Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapau 87 persen pada 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh per kapita.

Terakhir, pada 2060 bauran EBT telah mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita.