Pemerintah Rilis Peta Jalan Indonesia Menuju Zero Emission pada 2060

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana untuk mewujudkan netralitas karbon di Tanah Air tampaknya bakal menjadi kenyataan, setelah pemerintah merilis peta jalan Indonesia menuju zero emission pada 2060.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengatakan, peta jalan tersebut perlu dibentuk demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang.

"Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060," ujar Arifin, dalam keterangan tertulis yang dilansir Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Puluhan Mobil Dinas Pemkot Tangerang Terbengkalai Jadi Bangkai

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

Menurutnya, dalam mencapai target nol emisi, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama.

Mulai dari peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," ucap Arifin.

Baca juga: Ini yang Harus Dilakukan jika Bertemu Kendaraan Pakai Lampu Strobo di Jalan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA Pembangunan Pembangkit Listrik - Pekerja menyelesaikan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/4/2016). Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x7 megawatt tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan Sumbawa.

Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Mulai dari tahun 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.

"Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," kata dia.

Kemudian pada 2022, akan adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun.

Baca juga: Hyundai Janjikan 3 Produk Baru, Salah Satunya Mobil Listrik Lokal

Kompas.com/Donny Deretan motor listrik di IIMS Hybrid 2021

Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi PLTS di tahun 2025.