Jokowi Bilang Jalan Masih Ramai, Ini Tanggapan Korlantas Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kakorlantas Polri Irjen Istiono meminta perkantoran sektor esensial dan non-esensial turut mematuhi aturan pembatasan mobilitas dan aktivitas selama masa PPKM darurat Jawa dan Bali.

Hal tersebut dilakukan supaya pengendalian mobilitas warga semakin optimal sehingga penyebaran dan penularan virus corona (Covid-19) dapat dikendalikan.

Demikian pernyataannya saat menanggapi permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi penyekatan selama PPKM darurat karena mobilitas warga masih cukup tinggi.

Baca juga: Keluar dan Masuk Tol Jakarta-Cikampek Harus Tunjukkan STRP

KOMPAS.COM/STANLY RAVEL Penyekatan PPKM Darurat di Km 31 Tol Jakarta-Cikampek

"Harusnya tidak saja mengandalkan penyekatan dengan pengetatan mobilitasnya, namun sektor esensial dan non-esensial patuh aturan. Kalau sektor hulu patuh akan sangat mengurangi beban mobilitas di jalan," ujar Istiono, Minggu (18/7/2021).

Ia mengaku, mobilitas warga di tingkat desa dan perkampungan pada masa PPKM darurat memang masih tinggi. Sebab, di wilayah terkait memiliki banyak faktor dan sektor yang dikecualikan.

"Oleh karena itu, peran camat, kepala desa, RT/RW dan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas ikut berperan aktif kurangi mobilitas masyarakat," katanya.

"Baik dengan cara sosialisasi maupun pengetatan keluar-masuk desa, perkampungan, dan perumahan," lanjut Istiono.

Tak lupa, Istiono juga meminta orang tua turut berperan aktif menjaga dan mengingatkan keluarga sendiri. Jadi, pemutusan penyebaran atas Covid-19 bisa bergerak optimal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa aktivitas dan mobilitas di beberapa wilayah DKI Jakarta masih cukup ramai selama masa PPKM darurat.

Baca juga: Plus Minus Bus dengan Model Double Glass

ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARS Polisi memasang barrier di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Data itu didapatkan saat dirinya memantau langsung aktivitas masyarakat saat penyekatan besar-besaran dilakukan seiring dengan penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

"Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulogadung tadi saya lihat masih cukup ramai, tadi malam saya ke kampung juga ramai banget," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Tak hanya di Pulogadung, ia juga menyoroti mobilitas dan keramaian di beberapa kampung walau tidak ia sebutkan secara rinci.

"Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus," ujar presiden.