Surat Tilang Moge dengan Knalpot Standar Dibatalkan Polisi

Kompas.com - 08/06/2021, 08:02 WIB
Motor gede (moge) terjaring razia knalpot bising Dok. @tmcpoldametroMotor gede (moge) terjaring razia knalpot bising

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada akhir pekan lalu, polisi menindak beberapa pelanggar lalu lintas. Salah satunya adalah beberapa pengendara motor gede (moge) Ducati di bilangan Senayan, Jakarta Selatan.

Kejadian ini viral di media sosial, karena salah satu moge tersebut dalam kondisi menggunakan knalpot standar bawaan pabrik. Tapi, tetap dikenakan tilang dengan alasan knalpot bising.

Baca juga: Moge Kena Razia Knalpot Bising, Pemilik Klaim Itu Knalpot Standar

Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono, membenarkan adanya penindakan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap sejumlah pengendara moge Ducati.

Argo mengatakan, setidaknya ada 14 motor Ducati yang diberhentikan, karena terindikasi menggunakan knalpot yang bukan standar, hingga menimbulkan suara bising.

"Dari kegiatan tersebut, terdapat 14 kendaraan yang dilakukan penilangan dengan pelanggaran yang bervariasi, salah satunya yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar pabrikan," kata Argo, saat dikonfirmasi, Senin (7/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Belasan Pemotor Ducati Kena Tilang di Senayan, Ini Penjelasan Polisi

Namun, tidak dijelaskan secara rinci oleh Argo mengenai jenis-jenis pelanggaran apa saja yang dilakukan pengendara Ducati tersebut hingga dilakukan penilangan.

Argo mengatakan, ada satu dari sejumlah pengendara motor Ducati yang protes kepada petugas, karena menggunakan knalpot standar keluaran pabrik.

"Selanjutnya kami menyilakan pengendara untuk datang ke kantor dengan membawa kendaraannya. Setelah dicek kemudian memang (knalpot) standar, selanjutnya surat SIM yang ditilang dikembalikan," ujar Argo.

Motor gede (moge) terjaring razia knalpot bisingDok. @tmcpoldametro Motor gede (moge) terjaring razia knalpot bising

Jika dilihat dari foto dan video yang beredar di media sosial, petugas di lapangan tidak dibekali alat ukur kebisingan. Sebagaimana yang disarankan dalam surat telegram yang diedarkan oleh Kapolri pada 24 Mei 2021.

Leopold Sudaryono, pakar hukum Australian National University, mengatakan, insiden ini memperlihatkan bahwa selama ini penindakan knalpot lebih mengandalkan penilaian atau diskresi petugas di lapangan.

"Apabila menurut petugas bising atau tidak standar, maka akan ditilang. PP No. 80/2012 juga sudah mewajibkan penggunaan alat uji kebisingan dalam penindakan," ujar Leopold, saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/6/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X