Ada Usul Bagaimana jika Ganjil Genap Berlaku di Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com – Aturan pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap tengah menghangat. Sebab, kebijakan ini dinilai bisa menjadi jawaban dari kemacetan Jakarta dan sekitarnya yang kian terasa pada masa pandemi seperti sekarang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun tengah mempertimbangkan untuk kembali menerapkan kebijakan ganjil genap.

Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan, telah terjadi kenaikan volume lalu lintas selama masa penerapan PPKM Mikro.

Baca juga: PPnBM 50 Persen, Harga Honda Brio RS Naik Rp 7 Jutaan

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

Khususnya di tiga lokasi pemantauan, yaitu di Cipete, Dukuh Atas, dan Senayan. Terlebih di daerah Cipete, telah terjadi kepadatan lalu lintas yang signifikan dengan lampu indikator yang semakin kuning atau mengarah ke oranye.

"Konsekuensi dari pencabutan dan peniadaan ganjil genap adalah kemudian masyarakat dalam bermobilitas akan menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Syafrin dalam webinar yang diselenggarakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (2/6/2021).

“Tentu korelasinya adalah volume lalu lintas dan penurunan kecepatan pada ruas jalan," kata dia.

Baca juga: Jadwal MotoGP Catalunya 2021 Akhir Pekan Ini Berubah

KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Arus lalu lintas di Jalan Raya Pajajaran arah Jalan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, mengalami kepadatan imbas diberlakukannya sistem ganjil genap di seputar Istana Kepresidenan Bogor atau jalur sistem satu arah (SSA), Sabtu (1/5/2021).

Demi menekan kepadatan lalu lintas, pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, aturan gage perlu diperluas se-Jabodetabek untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

"Menarik sebenarnya perlu dikaji juga beberapa wilayah seperti di Bogor sudah melakukan ganjil-genap pada akhir pekan, apakah ganjil-genap ini perlu diperluas tidak hanya se-DKI,” ujar Nirwono pada kesempatan yang sama.

“Tetapi juga Jabodetabek ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan, yang tujuannya perlu diinformasikan kepada masyarakat yaitu untuk mengurangi mobilitas di masa pandemi," tuturnya.

Baca juga: Cara Pengemudi Mengetahui bila Ada Copet di Busnya

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Foto aerial suasana Simpang Lima Pasar Senen, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Pemprov DKI Jakarta telah merampungkan revitalisasi Simpang Lima Pasar Senen dengan menggunakan empat skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta yaitu pejalan kaki, pesepeda/ kendaraan bebas emisi, angkutan umum, serta kendaraan pribadi.

Namun, menurutnya penerapan gage di seluruh Jabodetabek juga harus diikuti dengan kesiapan angkutan umum yang memadai.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Muhammad Halley Yudhistira, mengatakan, dalam jangka panjang perlu kebijakan yang lebih komprehensif selain dari penerapan gage.

Yudhis mengatakan, saat ini banyak warga masih bisa mengakali aturan supaya tetap bisa melintas pakai kendaraan pribadi di wilayah perluasan gage.

Baca juga: Land Cruiser Terbaru Meluncur 9 Juni Mendatang, Apa yang Berubah?

KOMPAS.com/Gilang Uji Coba Perluasan Ganjil Genap

Misalnya dengan punya mobil berpelat ganjil dan genap, memanfaatkan kelonggaran jalan, dan melintasi jalur-jalur alternatif sehingga hanya memindahkan kemacetan saja.

"Bisa jadi orang pindah ke jalan lain yang mungkin kapasitasnya lebih rendah. Sehingga bisa jadi oke di gage berkurang nih 100 perjalanan, tapi pindah ke jalan lain meningkat 100 perjalanannya,” ucap Yudhis.

“Dan di saat yang sama kapasitasnya jauh di bawah bawah jalan-jalan gage, akibatnya jauh lebih macet. Ya itu hipotesa, kita masih belum dapat data detailnya," ujar dia.