Warga Jakarta Boleh ke Bodetabek atau Sebaliknya, Asal Bukan Mudik

Kompas.com - 09/05/2021, 13:51 WIB
Sejumlah kendaraan melintasi tol Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/4/2021). Pada libur Paskah PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 185.916 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek, meningkat 41,60 ?ri lalu lintas normal. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSejumlah kendaraan melintasi tol Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/4/2021). Pada libur Paskah PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 185.916 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek, meningkat 41,60 ?ri lalu lintas normal. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi telah memberlakukan larangan mudik sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Namun secara bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga melarang mudik lokal di delapan wilayah aglomerasi.

Ada aktivitas perjalanan dan pergerakan yang masih diizinkan, misalnya untuk kaum pekerja yang hendak melakukan perjalanan dinas.

Sedangkan untuk pemudik tetap dilarang sesuai aturan yang sudah diterbitkan pemerintah pusat.

Pemberlakuan aturan larangan mudik di wilayah aglomerasi ini dinilai cukup membingungkan. Lantas, bagaimana sebenarnya cara petugas membedakan orang yang ingin mudik dengan tidak mudik?

Baca juga: Bolehkan Warga Jakarta ke Bodetabek atau Sebaliknya saat Lebaran?

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lipoto mengatakan, tidak ada kriteria khusus yang diperiksa untuk membedakan pemudik lokal dan pekerja kantoran yang keluar masuk Jakarta selama masa larangan mudik 6 sampai 17 Mei 2021.

Polisi memgecek dokumen pendukung Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada periode larangan mudik 6-17 Mei 2021Dok. PT Jasamarga Polisi memgecek dokumen pendukung Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada periode larangan mudik 6-17 Mei 2021

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hanya saja, ia meminta kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar aturan larangan mudik yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat.

“Di Jabodetabek yang masuk perjalanan non mudik dan kemudian bergerak di dalam wilayah, tentu tidak butuh SKIM atau surat tugas,” ujar Syafrin, Minggu (9/5/2021).

Syafrin mengatakan, cara untuk membedakan antara pemudik dan pekerja kantoran hanya dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri fisik.

Baca juga: Ini 31 Titik Pos Penyekatan Mudik di Jabodetabek

“Identifikasi dari pergerakan yang bersangkutan. Begitu yang bersangkutan akan mudik tentu di dalam kendaraan atau sarana angkutan disiapkan barang yang memang untuk keperluan mudik,” kata dia.

Selain itu kendaraan roda empat yang terlihat membawa banyak penumpang juga akan diperikasa dan ditanyakan keperluannya apa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X