Jadi Korban Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Bantu Pengusaha Bus

Kompas.com - 28/04/2021, 09:02 WIB
Sejumlah awak bus beristirahat di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2020 terkait pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jabodetabek selama masa pandemi Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoSejumlah awak bus beristirahat di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2020 terkait pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jabodetabek selama masa pandemi Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi melarang kegiatan mudik Lebaran mulai 6-17 Mei 2021 mendatang. Bahkan dari sekarang, proses pengetatan perjalanan sudah mulai diberlakukan.

Walau menjadi langkah pencegahan penularan Covid-19, namun di satu sisi larangan mudik menjadi badai bagi pengusaha transportasi, khusus darat, lantaran harus kembali merana karena tak bisa melakukan aktivitas bisnisnya yang sudah kritis sejak tahun lalu.

Menaggapi hal ini, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, pemerintah harus hadir bagi pengusaha transportasi dengan memberikan relaksasi atau kompensansi, serta bantuan langsung.

Baca juga: Pergi Keluar Kota Sebelum Larangan Mudik, Perlukah Bawa SIKM?

"Pelaku transportasi ini sudah terpuruk selama satu tahun, lalu makin terpuruk lagi dengan adanya larangan. Jadi saya mohon kepada pemerintah untuk pengusaha transportasi, terutama yang di jalan, agar diberikan kompensasi," ucap Agus dalam Dialog Publik Daring "Yuk Tidak Mudik", yang ditayangkan di kanal Youtube Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (27/4/2021).

Suasana Terminal Cicaheum Bandung terlihat sepi penumpang saat pandemi covid-19.KOMPAS.COM/AGIE PERMADI Suasana Terminal Cicaheum Bandung terlihat sepi penumpang saat pandemi covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Agus menjelaskan bentuk dari keringanan bagi pengusaha atau bus bisa beragam macam, salah satunya mungkin keringanan dalam hal pemberian pajak kendaraan selama satu tahun penuh. Selain itu juga pemberian kompensasi bagi kru atau karyawan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ditjen Perhubungan Darat (@ditjen_hubdat)

Kedua relaksasi tersebut cukup wajar dilakukan pemerintah mengingat, para pengusaha bus juga memiliki tanggungan yang tentunya tak bisa semuanya dilakukan sendiri. Apalagi melihat dari ragam aspek kerugian sebelumnya.

"Pelaku usaha transpor ini sudah banyak meninggalkan rencana mudiknya, jadi kerugian besar. Ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak, dibandingkan hasil survei Kemenhub yang masih mau mudik," ujar Agus.

Calon penumpang bersiap naik bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (24/4/2020). Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19 mulai 24 April guna mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Calon penumpang bersiap naik bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (24/4/2020). Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19 mulai 24 April guna mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia.

"Mereka pelaku transportasi itu punya kru atau karyawan, dan juga punya keluarga. Harus diberikan kompensasi biaya langsung kepada mereka. Ini penting tidak bisa dibebankan semua hanya pada pengusahanya saja," kata Agus.

Baca juga: Larangan Mudik, Pintu Tol Karawang Barat dan Tanjungpura Dijaga Ketat

Lebih lanjut Agus menjelaskan, berdasarkan hitungan yang ada, untuk jumlah karyawan atau kru di sektor transportasi darat khusus yang terdampak akibat larangan mudik, totalnya mencapai 2 juta di Indonesia.

Bus AKAP PO Sinar JayaDUNIABIS.COM Bus AKAP PO Sinar Jaya

"Jadi mereka ini harus diselamatkan, kalau tidak mau bagaimana. Jadi meski hanya 14 hari (larangan mudik), tapi yang menjadi korban pertama ini ya mereka," ucap Agus.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.