Diperketat, Ini Detail Aturan Baru Sebelum dan Sesudah Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengantisipasi peningkatan pergerakan penduduk yang berpotensi pada kasus penularan Covid-19 antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode larangan mudik, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 resmi menerbitkan peraturan tambahan atau addendum.

Tambahan aturan ini terkait pada Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Ramadhan 1422 Hijriah yang berlaku mulai 6-17 Mei mendatang.

Sesuai dengan tema, regulasi tambahan dilakukan untuk mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri selama H-14 peniadaan mudik dan H+14 peniadaan mudik, atau berlaku mulai dari 22 April 2021 hingga 24 Mei 2021.

Baca juga: Jutaan Orang Nekat Mudik, Transportasi Darat Diklaim Paling Menantang

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, semakin mendekati hari raya, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang meningkatakan risiko penularan corona.

ANTARA FOTO/AJI STYAWAN Polisi menginterogasi sejumlah penumpang yang diduga menumpang mobil bernomor polisi palsu saat penyekatan pemudik di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/5/2020). Satlantas Polrestabes Semarang mencatat sejak pukul 07.00-17.00 WIB sebanyak 276 kendaraan roda empat maupun bus yang mengangkut pemudik menuju Jakarta melalui gerbang tol tersebut diperintahkan untuk berputar balik karena tidak dilengkapi surat izin keluar-masuk (SIKM).

"Berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Kemehub), ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri," kata Wiku dalam keterangan resminya, Kamis (22/4/2021).

Wiku mengatakan aturan tambahan pengetatan perjalanan berlaku bagi semua moda transportasi, termasuk darat yang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum.

Sementara untuk aturan tambahan lengkap perjalanan darat, pada addendum SE 13 Tahun 2021 dijelasakan dalam beberapa poin, yakni ;

Baca juga: Mudik Naik Bus, Siap-siap Ada Random Check Rapid Test Antigen

• Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

• Untuk pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

• Pengisian electronic health alert card (e-HAC) Indonesia diimbau dilakukan bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut sifatnya wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151)

Meski untuk kendaraan pribadi sifatnya hanya imbauan, tapi teteap akan ada tes acak yang akan dilakukan layaknya transportasi umum. Untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, tidak diwajibkan melakukan segala tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan.

Sedangkan untuk ketentuan bila hasil tes negatif tapi menunjukkan gejala, pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan dan diwajibkan melakukan tes diagnostik RT-PCR serta isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.

"Pada prinsipnya walaupun kita sudah mengantongi surat hasil negatif COVID-19, bukan berarti dapat menjamin kita senantiasa negatif, karena peluang penularan masih ada. Oleh karenanya pergunakan hak bepergian dari pemerintah secara bertanggung jawab, jika tidak mendesak, jangan pergi," ujar Wiku.

Baca juga: Survei Kemenhub, 7 Juta Orang Tetap Ingin Mudik meski Dilarang

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati memaparkan bila memang berdasarkan hasil survei yang dilakukan, masih ada jutaan orang yang ingin pulang kampung saat periode mudik meski sudah ada larangan.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Polisi menghalau mobil bus yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.

"Begitu ada pelarangan, dan kita lakukan sosialisasi, kira-kira sudah 2-3 minggu ini ternyata turun tinggal 7 persen. Meskipun angkanya juga masih besar, masih ada 7 jutaan," kata Adita.