Penindakan Truk ODOL di Jalan Sia-sia, Jauh dari Harapan

Kompas.com - 23/11/2020, 10:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menganggap operasi menuju Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pada hingga 2023 belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Operasi Zero ODOL dilakukan dengan penindakan transfer muatan dan tilang oleh Kementerian Perhubungan (kemenhub) dalam dua bulan terakhir serempak di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seluruh Indonesia.

"Tanpa mengecilkan upaya yang telah ditempuh oleh direktorat jenderal perhubungan darat Kemenhub RI selama ini, namun hasilnya atau dampaknya masih jauh dari harapan,” ucap Ketua Aptrindo Jateng dan DIY, Chandra Budiwan dalam siaran resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Momen Kecelakaan Pebalap Moto2 Aron Canet dan Lolos dari Maut

Truk ODOL yang tertangkap kamera di tengah kampanye social distancing dan work from home.Istimewa Truk ODOL yang tertangkap kamera di tengah kampanye social distancing dan work from home.

Menurut Chandra, penindakan terhadap truk ODOL ini masih kurang rapat dan merata di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu ada juga kelemahan dalam operasi penindakan ODOL yang sudah dilakukan.

Chandra menyayangkan metode pengawasannya yang masih berjalan secara manual, Padahal di era digital ini mestinya sudah menggunakan electronic law enforcement yang meminimalisir terjadinya kontak manusia dengan manusia.

"Penegakan hukum menggunakan manusia sangat tidak efektif dan efisien, karena manusia sering sakit dan bisa menderita kecapekan fisik dan mental setelah menjalankan operasi secara terus menerus dalam kurun waktu lama. Selain itu juga sering berpotensi terjadi kesalahan dan penyelewengan oleh oknum pelaksananya” kata Chandra

Baca juga: Joan Mir Juara, Suzuki Kasih Diskon Seluruh Suku Cadang Resmi

Chandra menambahkan, Kemenhub harus bisa membenahi ekosistem angkutan barang dahulu. Salah satu contoh konkret, adalah persaingan usaha yang tidak sehat, menjadi alasan utama penyebab terjadinya praktik ODOL.

“Persoalan ODOL akan selesai dengan sendirinya, jika penindakannya menggunakan hukum responsif, bukan hukum represif. Karena memakai hukum yang responsif akan mengikat pemerintah, pengusaha truk dan pemilik barang sekaligus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko SasonoHumas Kemenhub Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono

Sedangkan jika memakai hukum represif, hanya mengikat pemerintah dan pengusaha truk nya saja. Chandra menegaskan kalau penindakan ODOL bukan hanya di jalanan, tetapi harus juga ke pemilik barang.

"Saya khawatir operasi penindakan terhadap ODOL ini akan sia-sia tidak membuahkan hasil, karena pemilik barang memegang peran penting di awal terjadinya praktek ODOL,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.