Kata Kemenhub Soal Transportasi Online Jadi Perusahaan Transportasi

Kompas.com - 10/07/2020, 16:34 WIB
Pengemudi ojek daring mengenakan sekat pelindung saat menunggu penumpang di Jl. Ir H. Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020). Penggunaan sekat pelindung untuk pembatasan antara pengemudi dan penumpang tersebut sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19 dalam menghadapi era normal baru. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengemudi ojek daring mengenakan sekat pelindung saat menunggu penumpang di Jl. Ir H. Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020). Penggunaan sekat pelindung untuk pembatasan antara pengemudi dan penumpang tersebut sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19 dalam menghadapi era normal baru.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Nurhayati Monoarfa, mengusulkan agar transportasi berbasis aplikasi, yakni ojek dan taksi online, dijadikan sebagai perusahaan transportasi.

Hal tersbut dilakukan agar ada kejelasan aturan main, terlebih masalah jaminan untuk para mitranya yang bekerja di lapangan agar mendapatkan jaminan sebagai pekerja pada sebuah perusahaan transportasi pada umumnya.

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemeterian Perhubungan ( Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, bila pihaknya dulu juga sempat berfikir seperti itu, namun masalahnya izin dari aplikator justru ke Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kominfo).

Baca juga: Wacana Ojek Online Jadi Perusahaan Transportasi demi Keadilan

"Saya belum dengar langsung seperti apa dari DPR. Tapi wacana itu dulu pernah saya pikirkan, namun karena itu arahnya ke teknologi mereka (aplikator) justru ke sana (Kominfo), jadi pada waktu itu memang belum ketemu titik tengahnya," kata Budi kepada Kompas beberapa hari lalu.

Gojek menjadi super app dengan ekspansinya di Asia Tenggara. (Dok. Gojek) Gojek menjadi super app dengan ekspansinya di Asia Tenggara. (Dok. Gojek)

Lebih lanjut Budi menjelaskan bila memang DPR mau membahas lebih detail mengenai wacangan tersebut, pihaknya bersedia untuk duduk bersama untuk mendiskusikan rencana transportasi online menjadi sebuah perusahaan.

Namun demikian, Budi mengingatkan meski bergerak di bidang transportasi juga, tapi adanya status online pada aplikator tersebut, maka mau tidak mau memang tidak bisa meninggalkan campur tangan dari Kominfo.

"Kalau saya bersedia saja mau diskusi lebih lanjut, artinya nanti dari DPR skenarionya seperti apa kita bahas, tapi memang harus ada Kominfo juga seperti apa nantinya," ucap Budi.

Baca juga: Electro, Calon Skuter Listrik Merek Lokal Baru dari MAB

Layanan GoCar di aplikasi GoJek.KOMPAS.com/Bill Clinten Layanan GoCar di aplikasi GoJek.

Nurhayati sebelumnya menjelaskan meski berstatuskan online, namun bidan bisnis utama dari kedua aplikator tersebut adalah transportasi yang sudah seharusnya memiliki izin mengenai trayek serta lainnya.

"Bila ditarik sebenarnya ini kan bicara soal transportasi, karena ada supply dan demand atau pengendara dan penumpang. Harusnya yang benar itu, aplikator memiliki dua izin, pertama izin mengenai daring, kedua izin untuk transportasinya," ucap Nurhayati kepada Kompas.com.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X