Ketat, Begini Syarat Mendapatkan Izin Masuk ke DKI Jakarta

Kompas.com - 16/05/2020, 15:42 WIB
Lalu lintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada akhir pekan, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) mulai 10 hingga 23 April 2020. Dampak dari adanya aturan ini, membuat kondisi dan situasi lalu lintas pada akhir pekan menjadi lengang dan sepi. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOLalu lintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada akhir pekan, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) mulai 10 hingga 23 April 2020. Dampak dari adanya aturan ini, membuat kondisi dan situasi lalu lintas pada akhir pekan menjadi lengang dan sepi.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergun) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan Masuk Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dengan adanya Pergub tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tak hanya melarang masarakat di Jakarta keluar dari kawasan aglomerasi Jabodetabek, namun juga melarang masyarakat dari luar Jabodetabek masuk ke Jakarta tanpa adanya Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM yang diterbitkan Pemprov DKI.

"Ini berlaku untuk seluruh kawasan Jabodetabek. Jadi dipastikan tidak boleh berpergian keluar kecuali karena tugas pada sektor yang dapat pengecualian," ucap Anies dalam konfereni pers yang disiarkan dari Youtube Pemprov DKI, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Nekat Masuk Jakarta Tanpa Surat Izin Keluar Masuk, Ini Sanksinya

"Jadi yang berlaku hanya surat izin dari Pemprov DKI Jakarta, bukan izin yang lain-lain. Untuk Jabodetabek bisa keluar masuk tanpa izin, jadi izinnya itu hanya untuk pergerakan ke luar Jabodetabek," kata dia.

Tangkapan layar Proses Pengurusan Surat Izin Keluar-Masuk Wilayah DKI Jakartahttps://corona.jakarta.go.id/ Tangkapan layar Proses Pengurusan Surat Izin Keluar-Masuk Wilayah DKI Jakarta

Ditegaskan pula bila warga yang diperboleh keluar masuk Jabodetebak tanpa izin, wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk elektronik ( e-KTP) dan berdomisili di Jabodetabek.

Ini juga berlaku bagi warga asing tetapi punya e-KTP atau izin tinggal tetap maupun terbatas.

Bagi yang luar Jabodetabek dan mau masuk ke Jakarta, sebelumnya wajib memiliki izin atau SIKM. Bila tidak akan diusir putar balik atau dikarantina di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas tingkat provinsi.

Lantas bagaimana izin dan pengurusan SIKM-nya untuk masuk ?

Baca juga: Mau ke Jakarta, Warga Luar Jabodetabek Wajib Urus Izin Masuk

Dijelaskan pada Bab IV Pasal 9 bagian ketiga, ada dua jenis SIKM yang dimaksud untuk orang yang memilikiki e-KTP dengan domisili Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Keduanya adalah SIKM bersifat perjalan berulang dan SIKM bersifat perjalanan sekali.

Polisi menghalau mobil pribadi yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Polisi menghalau mobil pribadi yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.

(2) SIKM yang bersifat perjalanan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi:
a. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, namun tempat kerja/ tempat usaha berada di luar Jabodetabek; atau
b. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun tempat kerja/ tempat usaha berada di Provinsi DKI Jakarta.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X