Imbas Covid-19, Pemerintah Daerah Tegas Larang Mudik

Kompas.com - 29/03/2020, 10:41 WIB
Kendaraan pemudik terjebak macet di Tol Cikampek, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Pada H+2 lebaran, Tol Cikampek mulai dipadati kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGAKendaraan pemudik terjebak macet di Tol Cikampek, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Pada H+2 lebaran, Tol Cikampek mulai dipadati kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak penyebaran virus corona ( Covid-19) yang kini mulai menyebar di daerah, membuat beberapa gubernur mengambil langkah tegas sebagai antisipasi larangan mudik.

Selain Pemprov DKI Jakarta yang meminta untuk menunda mudik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga sudah berkomitmen melarang warganya untuk mudik.

Bahkan Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono justru melakukan karantina wilayah alias lockdown.

Baik Emil dan Ganjar juga mengeluarkan instruksi bagi warganya bila ada yang mudik maka statusnya akan menjadi Orang Dalam Pemantauan ( ODP) dan wajib isolasi selama 14 hari.

Baca juga: Mobil Diam Dua Pekan, Awas Jadi Sarang Tikus

Lantas bagimana dengan keputusan pemerintah soal kepastian larangan mudik Lebaran tahun ini di tengah pandemi corona?

Ketika menanyakan hal ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, keputusan masih menunggu rapat terbatas (ratas).

"Masih menunggu, kemarin ratas itu ditunda, jadi kemungkinan Senin (30/3/2020) baru dimulai. Jadi statusnya kami juga menunggu," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/3/2020).

Meski demikian, Budi mengatakan sudah menyusun beberapa langkah bila nanti statusnya akan menjadi larangan. Menurut Budi, agar efektif memang harus ada sikap tegas berupa hukuman.

Baca juga: Mobil Tidak Dipakai Lama, Lebih Baik Aki Dicabut atau Tidak?

Namun saat ditanya bentuk hukumannya seperti apa, Budi menjelaskan hal tersebut masih belum dibicarakan karena sifatnya baru berupa usulan yang harus dikoordinasikan lagi.

Antrean kendaraan pada arus balik H+2 Lebaran di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Satlantas Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem satu arah untuk kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Bandung dan Jakarta untuk mengurai kepadatan kendaraan.ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI Antrean kendaraan pada arus balik H+2 Lebaran di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Satlantas Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem satu arah untuk kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Bandung dan Jakarta untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Sementara soal langkah pencegahan, Budi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian. Salah satu upayanya adalah menutup akses pintu keluar dari Jabodetabak, baik di jalan nasional dan tol.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

jangan pulang kampung kalau kita nggak mau bikin sakit orang sekampung... #kitalawancorona #janganmudik #janganpiknik

A post shared by BPTJ 151 (@bptjkemenhub) on Mar 26, 2020 at 7:23pm PDT

"Soal punishment hanya usulan, seperti apa belum bisa dibicarakan karena keputusannya sampai saat ini juga belum ada. Saya harap dalam waktu dekat ini sudah ada (keputusan) sehingga langkah-langkah pencegahan yang sudah dibicarkan bisa diterapkan baik di jalan tol atau nasional," ujar Budi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X