Menperin Justru Minta Menhub Tunda Pemberantasan Truk ODOL

Kompas.com - 14/01/2020, 07:42 WIB
Truk terjaring ODOL di Tol BSD Truk terjaring ODOL di Tol BSD
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan truk bermuatan lebih atau over dimension over loading ( ODOL), membuat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) mempercepat kebijakan Zero ODOL.

Bila sebelumya bakal diterapkan pada 2021, tapi pelaksanaan pemberantasannya dimajukan menjadi 2020 ini. Bahkan sejak akhir 2019 lalu, Kemenhub sudah mulai melakukan penindakan bagi yang melanggar.

Tapi di sela-sela upaya untuk memberantas truk ODOL, Kementerian Perindustrian justru ( Kemenperin) meminta Kemenhub untuk menunda pemberantasan ODOL.

Permintaan ini pun tertuang dalam surat resmi yang ditandatanganii Menteri Perindustrian ( Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca juga: Puluhan Truk ODOL Terjaring Razia di Tol BSD

Surat Menteri Perindustrian untuk Menteri Perhubugan terkait ODOL Surat Menteri Perindustrian untuk Menteri Perhubugan terkait ODOL

Dalam surat tersebut, Agus meminta Kemenperin untuk menunda kebijakan Zero ODOL hingga 2023 atau 2025 mendatang dengan lima poin utama yang disampaikan. Salah satunya mengenai kegiatan logistik dan distribusi bahan baku industri yang masih sangat tergantung dengan transportasi darat.

" Logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung dengan moda transportasi darat, yaitu truk, mengingat moda transportasi laut maupun perkeretaapian hingga saat ini belum mampu mengurangi beban dari transportasi darat tersebut," tulis Agus dalam surat bernomor 872/M-IND/12/2019.

"Kiranya saudara dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali pemberlakuan kebIJakan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2021 serta menyesuaikan waktunya hingga industri siap pada tahun 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik dari industri," tulisnya.

Ratusan kendaraan niaga terjaring operasi ODOL di Cipularang Ratusan kendaraan niaga terjaring operasi ODOL di Cipularang

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, mengatakan, memang hal tersebut benar adanya. Budi menjelaskan Menperin meminta program Zero ODOL ditunda lebih dulu, namun keputusan seperti apa, masih akan bicarakan lebih lanjut.

Baca juga: Wajib Diuji Berat dan Dimensi, Populasi Truk ODOL Berkurang Signifikan

"Betul, tapi sampai saat ini kami belum memutuskan karena akan ada koordinasi dulu dengan pihak Kemenperin. Kami ingin dengar langsung alasannya seperti apa, mungkin akhir minggu ini bila ada waktu akan diagendakan," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/1/2020).

Ketika ditanya apakah nantinya pemberantasan ODOL akan benar-benar ditunda, Budi hanya menyatakan bila saat ini penindakannya sudah berjalan, terutama untuk area tol. Bila nantinya memang dibutuhkan akan dicari jalan tengahnya seperti apa.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi lakukan pemotongan truk yang kelebihan muatan, Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2019)KOMPAS.com/Ruly Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi lakukan pemotongan truk yang kelebihan muatan, Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2019)

"Saya belum bisa utarakan karena memang belum ada pertemuan. Intinya kami akan mendengar dulu seperti apa kepentingannya dan sama-sama kita cari solusinya seperti apa," kata Budi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X