Kompas.com - 06/12/2019, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 768 unit mobil mewah di Ibu Kota masih menunggak pajak kendaraan.

Bahkan, sebagian kendaraan roda empat di atas Rp 100 juta (336 unit) menggunakan identitas palsu atau orang lain demi menghindari kewajiban pajak. Samsat DKI Jakarta kemudian melakukan pemblokiran untuk para pelaku.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji mengingatkan pada pemilik untuk membayarkan pajaknya sebelum dilakukan tindak tegas oleh BPRD, yaitu penyitaan kendaraan.

Baca juga: Belum Bayar Pajak, Ratusan STNK Mobil Mewah di Jakarta Diblokir

Fungsional pada Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil 3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Friesmount Wongso (kiri) mengamati Petugas Samsat Jakarta Utara Kukun Kurnadi (kanan) menempelkan stiker Objek Pajak pada mobil mewah saat razia supervisi pencegahan pajak mobil mewah di Apartemen Regatta, Jakarta Utara di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bekerja sama dengan Samsat Jakarta Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan terhadap 11 mobil mewah yang menunggak pembayaran pajak.ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Fungsional pada Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil 3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Friesmount Wongso (kiri) mengamati Petugas Samsat Jakarta Utara Kukun Kurnadi (kanan) menempelkan stiker Objek Pajak pada mobil mewah saat razia supervisi pencegahan pajak mobil mewah di Apartemen Regatta, Jakarta Utara di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bekerja sama dengan Samsat Jakarta Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan terhadap 11 mobil mewah yang menunggak pembayaran pajak.

"Menggunakan identitas palsu atau belum lakukan balik nama kendaraan saat membeli unit ke orang lain secara individu memang masih kerap terjadi. Oleh karena itu, kita terus sosialisasikan dengan gencar karena ini penting baik untuk pendataan maupun pemasukan untuk negara," katanya kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"BPRD juga katanya sedang kaji untuk menyita kendaraan yang belum bayar pajak," kata dia.

Adapun kerugian kendaraan yang diblokir karena belum melunaskan pajaknya, ujar Sumardji, ialah rawan terkena tilang dan sulit untuk mengurus surat-surat kendaraan ke depannya.

Sanksi atau denda administrasi pajak juga akan semakin tinggi, karena pemilik tidak bisa membayar pajak sebelum melakukan aktivasi ulang atau melepas pemblokiran.

"Kami juga sedang kembangkan sistem yang terkoneksi (Electronic Registration Identification/ERI). Jika identitasnya tidak sesuai, tentu akan merugikan pemilik kendaraan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.