Harmonisasi PPnBM Kendaraan Resmi Terbit, Berlaku Mulai 2021

Kompas.com - 24/10/2019, 08:02 WIB
Ilustrasi mobil listrik. The GuardianIlustrasi mobil listrik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan harmonisasi skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBM) untuk kendaraan bermotor di Indonesia.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM, peraturan akan berlaku mulai 16 Oktober 2021.

Berdasarkan peraturan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Oktober 2019 dan diundangkan 16 Oktober 2019 ini, pengenaan PPnBM tidak lagi berdasarkan pada bentuk bodi kendaraan. Melainkan besaran emisi gas buang yang dihasilkan atau konsumsi bahan bakar.

Baca juga: Industri Punya 2 Tahun untuk Penyesuaian Regulasi Elektrifikasi

Selama 9 hari, Telkomsel IIMS 2019 berhasil menarik 425.211 pengunjungKOMPAS.com/Gilang Selama 9 hari, Telkomsel IIMS 2019 berhasil menarik 425.211 pengunjung

PP Nomor 73 Tahun 2019 secara keseluruhan berisi tentang aturan barang kena pajak, dasar pengenaan pajak, harga jual, serta PPnBM bagi kendaraan rendah emisi dan listrik, yang dijelaskan dalam delapan bab dan 47 pasal.

Pada skema PPnBM baru ini, semua jenis mobil penumpang yang kapasitas mesinnya di bawah 3.000 cc terkena PPnBM 15 persen dengan syarat konsumsi bahan bakarnya mencapai 15,5 kilometer per liter atau emisi CO2 di bawah 150 gram per kilometer.

Tarif PPnBM dikenakan sebesar 20 persen jika konsumsi bahan bakar kendaraan kurang dari 11,5 kilometer per liter atau emisi CO2 lebih dari 250 gram per kilometer. Serta, untuk mesin diesel dengan efisiensi lebih dari 13 kilometer per liter atau emisi CO2 200 gram per kilometer.

Baca juga: Tidak Lagi Bebas Pajak, LCGC Tetap Jadi Mobil Murah

Ilustrasi membeli mobil.SHUTTERSTOCK Ilustrasi membeli mobil.

Pengenaan PPnBM 25 persen bila konsumsi bahan bakar mobil sanggup mencapai 9,3-11,5 kilometer per liter atau CO2 yang dihasilkan 200-250 gram per kilometer.

Pengenaan PPnBM bisa mencapai 40 persen jika konsumsi bahan bakar mobil tidak mampu mencapai 9,3 kilometer per liter atau CO2 yang dihasilkan lebih dari 250 gram per kilometer.

Tarif yang sama dikenakan untuk mobil bermesin diesel dengan konsumsi bahan bakar kurang dari 10,5 kilometer per liter atau tingkat CO2 yang dihasilkan lebih dari 250 gram per liter.

Sedangkan untuk mobil berkapasitas 3.000 cc - 4.000 cc, sebagaimana tertuang di pasal 8 sampai 11, pengenaan PPnBM-nya mulai dari 40 persen hingga 70 persen.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X