Demi Pemerataan Bahan Bakar, Muncul Wacana SPBU Mini

Kompas.com - 22/08/2019, 06:52 WIB
Ilustrasi BBM. (ABC/Nic MacBean) Ilustrasi BBM. (ABC/Nic MacBean)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia, lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memperpanjang program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga hingga tahun 2024. Namun, langkah ini masih jauh untuk mensejahterakan atau meratakan distribusi BBM ke kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Tertular).

Berdasarkan data yang dilontarkan Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas), ada 1.582 Kecamatan di wilayah 3T. Sedangkan hingga lima tahun mendatang, titik penyalur BBM Satu Harga baru tersedia sebanyak 500 titik.

Artinya, masih ada 1.252 Kecamatan di wilayah 3T yang belum dapat merasakan program BBM Satu Harga. Oleh sebab itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengusulkan untuk membangun Sub Penyalur dan SPBU Mini berbasis Kecamatan, yang menawarkan harga Solar dan Premium seragam (Rp 5.150 per liter untuk Solar dan Rp 6.450 per liter untuk Premium).

"BPH Migas mendorong masyarakat dan Pemerintah di wilayah 3T untuk membentuk Sub Penyalur," kata Fanshurullah di Konfrensi Pers Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019 di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Warga Desa Terpencil di Halmahera Barat Nikmati BBM Satu Harga

Sub Penyalur merupakan perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu (Solar) dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) di daerah dengan kriteria yang ditetapkan.

Ketentuannya, jelas pria yang akrab disapa Ifan ini, sub penyalur tidak boleh mengambil margin keuntungan, hanya boleh menambah ongkos angkut dari SPBU terdekat ke lokasinya, yang ditetapkan oleh Bupati.

Terkait syarat pembukaan sub penyalur sendiri yaitu memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, jarak minimal 5 kilometer dari APMS (10 kilometer dari SPBU), serta pertimbangan lain.

"Lalu, kita juga mengusulkan pembangunan mini SPBU berbasis kecamatan, dengan harapan menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang belum mendapatkan penyalur BBM Satu Harga," kata Ifan.

Baca juga: Pakai BBM Premium dan Pertalite Lebih Mahal Dibanding Pertamax?

Pembangunan Mini SPBU berbasis kecamatan merupakan sebuah bentuk kerjasama antara Badan Usaha Niaga BBM yang dapat dilakukan dengan Koperasi, Pesantren, maupun dengan BUMDES. Bedanya, di SPBU kecil ini akan dijual juga BBM non subsidi yang memiliki spesifikasi oktan di atas 90 seperti Pertamax.

Saat ini, Badan Usaha di Indonesia sudah menyediakan kesempatan untuk pembangunan mini SPBU, seperti, Pertashop dari Pertamina, G-Lite dari Garuda Mas Energi, dan Mobil dari Exxon Mobil dan Indomobil Prima Energi.

Foto dirilis Rabu (6/2/2019), menunjukkan Octovianus Alexander Rajariwu (kiri) melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada warga di Desa Raekore, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kompak dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dibangun di Pulau Sabu, mengubah asa masyarakat dengan program BBM Satu Harga yang dijalankan Pertamina, termasuk memberikan angin segar bagi para petani bawang di desa tersebut.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Foto dirilis Rabu (6/2/2019), menunjukkan Octovianus Alexander Rajariwu (kiri) melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada warga di Desa Raekore, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kompak dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dibangun di Pulau Sabu, mengubah asa masyarakat dengan program BBM Satu Harga yang dijalankan Pertamina, termasuk memberikan angin segar bagi para petani bawang di desa tersebut.

Rintangan BBM Satu Harga

Program BBM Satu Harga sejauh ini dinilai sudah mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. Karena, dengan harga yang cenderung turun dari biasanya, mengakibatkan pengeluaran akan kebutuhan bahan bakar untuk transportasi, pertanian, perikanan, dan sebagainya menjadi berkurang.

Lebih jauh, hal ini diklaim mampu mempercepat pergerakan ekonomi warga.

Namun, dengan kondisi geografis Indonesia, akses lokasi pembangunan lembaga penyalur BBM menjadi sulit. Faktor keamanan pun menjadi pertimbangan. Lantas yang tak kalah pentingnya, penyelenggara menjadi kesulitan untuk mencari investor untuk membantu pembangunan SPBU.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X