YLKI Anggap Kenaikan BBNKB di DKI Tidak Tepat

Kompas.com - 27/06/2019, 08:22 WIB
Sales promotion girl (SPG) berpose di samping mobil dalam pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (25/4/2019). Pameran IIMS 2019 berlangsung hingga 5 Mei 2019 mendatang. Sebanyak 36 merek roda dua dan roda empat ikut memamerkan produk terbarunya di sini. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSales promotion girl (SPG) berpose di samping mobil dalam pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (25/4/2019). Pameran IIMS 2019 berlangsung hingga 5 Mei 2019 mendatang. Sebanyak 36 merek roda dua dan roda empat ikut memamerkan produk terbarunya di sini.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di DKI Jakarta, mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Selain masyarakat dan produsen kendaraan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga ikut memberikan komentar.

Ketua Umum Harian YLKI Tulus Abadi, mengatakan, naiknya tarif BBNKB menjadi 12,5 persen untuk wilayah Jakarta perlu dikaji ulang. Bila alasanya untuk menyusul daerah lain atau mengantisipasi masyarakat membeli kendaraan baru, hal tersebut tidak tepat dilakukan.

"Jangan membandingkan dengan daerah lain yang sudah naik, karena DKI juga sudah mendapat banyak pendapatan. Menurut saya, DKI sudah melimpah ruah dan tidak tepat lalu langsung menaikkan tarif dari pada kendaraan bermotor," ujar Tulus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Kenaikan Tarif BBNKB, Tekan Pembeli Kendaraan Baru dari Daerah

Menurut Tulus, alasan menaikkan biaya BBNKB sangat tidak relevan bila hanya sebagai upaya guna menekan masyarakat daerah membeli kendaraan baru di Jakarta karena pajaknya yang belum naik.

Sementara bila dikaitkan dengan upaya mencegah kemacetan lalu lintas akibat peredaran kendaraan baru, Tulus menggangap hal tersebut juga cukup dilematis. Pasalnya, bila dengan tarif BBNKB yang hanya naik 2,5 persen dari sebelumnya, tidak akan menyurutkan niat masyarakat untuk membeli kendaraan.

Ilustrasi Mobil BaruStanly/Otomania Ilustrasi Mobil Baru

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Biaya BBNKB yang diusulkan naik menjadi 12,5 persen dianggap Tulus sangat kecil nilainya bila dibandingkan kemampuan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun untuk membeli sepeda motor maupun mobil baru.

Baca juga: Ini Tujuan Kenaikan Bea Balik Nama DKI Jakarta

"Kalau naik 2,5 persen rasanya tidak akan signifikan membuat orang berpikir ulang membeli kendaraan baru. Jadi bila dikaitkan dengan mencegah kemacetan itu juga tidak tepat," kata Tulus.

"Harusnya untuk menekan kemacetan itu didorong dengan adanya kebijakan pembatasan kendaraan, seperti ganjil-genap atau menerapkan electronic road pricing (ERP) yang dari dulu sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Jadi tidak akan berefek, yang ada hanya menjadi menggali pendapatan dari pajak saja, ujungnya memberatkan konsumen," kata dia.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.