Pemerintah Buka Keran Impor IKD Sedan

Kompas.com - 10/11/2014, 09:20 WIB
Pabrik perakitan BMW di Malaysia. Pemerintah setempat mendorong investasi produsen asing dengan kebijakan baru. BMW Group MalaysiaPabrik perakitan BMW di Malaysia. Pemerintah setempat mendorong investasi produsen asing dengan kebijakan baru.
|
EditorAris F. Harvenda
Jakarta, KompasOtomotif - Gebrakan baru coba dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendorong produksi lokal sedan. Guna memancing investasi, pemerintah mulai membuka keran impor kendaraan dalam kondisi terurai tidak utuh atau incompletely knocked down (IKD) bagi perusahaan otomotif di Indonesia.
 
Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 80 tahun 2014, yang ditandatangani Menteri Perindustrian yang menjabat periode 2009-2014, MS Hidayat. Dalam peraturan itu, tertutama pasal 17 ayat 3, yang menyatakan impor kendaraan dalam kondisi IKD dengan bodi yang sudah di las dan dicat hanya bisa diimpor untuk beberapa model tertentu.
 
Pertama, untuk jenis kendaraan pengangkutan (passanger car) kurang dari 10 orang jenis sedan berkapasitas mesin 1.500 cc ke atas. Kedua, untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang dengan sistem penggerak empat roda (4x4) dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc.
 
"Jadi sekarang ATPM (agen tunggal pemegang merek) bisa impor bodi mobil yang sudah utuh ke ke Indonesia, istilahnya itu widebody. Jadi tidak melakukan pengelasan lagi di sini, tinggal cat saja," jelas Soerjono, Direktur Alat Transportasi Darata Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kemenperin, di Jakarta, akhir pekan lalu (8/11/2014). 
 
Melalui upaya ini, jelas Soerjono, pemerintah Indonesia berharap bisa menarik lebih investasi di sektor otomotif, utamanya perakitan sedan. "Tujuannya, untuk mobil-mobil yang menuntut presisi, ketika diimpor dan dirakit di Indonesia, tidak berubah bentuknya," beber Soerjono.
 
Adanya kemudahan impor seperti ini, diharapkan bisa mendorong ATPM meminta pada prinsipalnya masing-masing untuk merakit mobil di Indonesia. Setiap perusahaan yang berniat memanfaatkan fasilitas ini, akan ditentukan langsung oleh pemerintah.
 
"Nanti, ada surveinya. Diputuskan apakah perusahaan itu layak impor atau tidak. Ini dipantau ketat, pendalaman teknisnya dipantau," tukas Soerjono.
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.