Operasi Ketupat 2023, Polri Terjunkan Ratusan Ribu Personel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar Operasi Ketupat 2023 untuk mengawal aktivitas mudik Lebaran tahun ini.

Kegiatan ini dilakukan guna mengantisipasi kemacetan dan memberi pengamanan saat musim mudik-balik Lebaran 2023.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, target operasi ketupat tahun 2023 ini adalah memberikan kenyamanan dalam perjalanan, sehingga perjalanan waktu tempuh yang semakin baik.

Terciptanya Kamseltibcarlantas pada jalur arteri, tol dan wisata. Memperlancar arus lalu lintas dan menurunkan jumlah fatalitas korban kecelakaan.

“Serta memastikan kelancarannya distribusi BBM dan logistik. Harapannya Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus mengelola dengan baik manajemen kelancaran dan keamanan mudik 2023” ucap Aan, dikutip dari Korlantas Polri, Senin (4/4/2023).

Sedikitnya ada 148.211 personel gabungan yang akan diterjunkan dalam pengamanan arus mudik lebaran 2023. Serta ada 2.787 Pos Pelayanan, Pos Pengamanan dan Pos Terpadu disiapkan untuk 146.494 objek pengamanan seperti tempat ibadah, lokasi wisata, jalur mudik dan lokasi lainnya.

Selain itu, Aan menjelaskan, dari hasil evaluasi pada gelaran Operasi Ketupat tahun-tahun sebelumnya ditemukan adanya beberapa hambatan arus lalu lintas, sehingga para petugas di lapangan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas seperti contraflow hingga oneway.

Hambatan tersebut di antaranya:

1. Adanya kendaraan yang tidak layak jalan (rusak) atau mogok di jalan raya.
2. Adanya kendaraan yang merusak/menerobos u-turn dan berpindah lajur/jalur saat pelaksanaan rekayasa lalin.
3. Masih adanya pengemudi yang berhenti di bahu jalan tol.
4. Adanya perlambatan arus lalu lintas menjelang lokasi rest area sehingga menimbulkan bottleneck.
5. Adanya Anomali keberangkatan pemudik.
6. Adanya gerbang tol yang masih belum diberdayakan secara maksimal.
7. Kapasitas rest area yang tidak bisa menampung pemudik.
8. Infrastruktur jalan arteri yang kurang memadai, dan
9. Jalur arteri dan wisata perlu adanya rekayasa lalu lintas.

Dengan hambatan ini, Aan menyampaikan beberapa cara bertindak para petugas di lapangan, seperti informasi yang nantinya akan disampaikan lebih cepat baik melalui media elektronik maupun medsos.

"Serta akan menertibkan SKB (Surat Keputusan Bersama) dalam memutuskan penanganan gangguan kamseltibcar lantas pada saat arus mudik," ucap Aan.