Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Belum Beri Insentif Mobil Hybrid, Ini Kata Pengamat

Kompas.com - 30/07/2024, 15:01 WIB
Gilang Satria,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

3

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan peralihan pemakaian mobil berbahan bakar konvensional (ICE) menjadi mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV).

Berbagai upaya dilakukan agar mobil listrik cepat populer. Saat ini pemerintah memberikan insentif kepada mobil listrik berupa pembebasan PPnBM 0 persen, dan PPN 11 persen dikurangi 10 persen.

Baca juga: Pilihan Baru Pelumas Sintetik buat Mobil

Kemudahan lainnya yaitu mobil listrik bebas bea impor masuk, hingga kebijakan yang menguntungkan pengguna seperti pembebasan pemakaian di jalur ganjil-genap.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Bidang Perekonomian, Ekko Harjanto, mengatakan, keberpihakan pemerintah saat ini masih pada mobil listrik.

Insentif mobil listrik diberikan karena tujuan utamanya ialah mengurai emisi karbon.

“Keberpihakan kebijakan pemerintah saat ini masih di BEV. Sementara hybrid juga berperan mengurangi emisi karbon,” kata Ekko di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini

Baca juga: Cara PO Cititrans Menangani Perubahan Jadwal Keberangkatan Penumpang

Agus Purwadi, peneliti otomotif dan Akademisi ITB Bandung, mengatakan, mobil hybrid sebetulnya juga perlu diberikan subsidi, sebab mobil hybrid juga menekan emisi.

“Kalau memang inginnya cukup segitu ya tidak apa-apa tidak perlu (ada subsidi). Tapi kalau mau menekan (emisi) yang signifikan makin banyak yang bisa berkontribusi maka makin bagus,” ujar Agus yang ditemui belum lama ini.

Sebab subsidi mobil hybrid akan memberikan efek yang panjang. Harga mobil bisa jadi lebih murah dan membuat pemakaian mobil hybrid jadi makin banyak.

Agus mengatakan, berdasarkan riset mobil hybrid dapat menurunkan 49 persen konsumsi BBM sedangkan model plug-in hybrid (PHEV) sampai 70 persen. Saat konsumsi BBM turun otomatis emisi juga ikut turun.

Baca juga: Penyakit Laten Nissan Serena Bekas

Hybrid akan otomatis (turun) karena pajaknya kalau dihitung, pajak tahunannya mahal,” katanya.

Baca juga: Wuling Catat 2.301 SPK di GIIAS 2024, Binguo EV Paling Dicari

“Tapi kalau dia (pemerintah) ingin emisi dan BBM turun sebetulnya buka saja (insentif) secara proporsional, bukan sama (dengan BEV) tapi proporsional tergantung kontribusinya,” ujar Agus.

Agus mengatakan, kalau tujuannya menurunkan emisi maka sebetulnya kurang tepat jika hanya menyandarkan pada penggunaan mobil listrik sebab mobil listrik butuh infrastruktur yang canggih.

“Jadi kalau sifatnya menurunkan (emisi) maka (mobil listrik) tidak bisa sendirian, harus butuh jumlah kalau kita memaksa BEV, infrastrukturnya juga harus disubsidi,” ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

3
Komentar
perlu dibarengi juga dengan anti deforestasi, renovasi yang sudah ada dan yang terbengkalai, reboisasi, dsb. di sisi lain, kendaraan masa depan sesungguhnya adalah fcev, bukan bev, sehingga hev perlu juga diberi insentif.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau