Penyebab Motor Pakai Knalpot Aftermarket Tidak Lulus Uji Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sanksi tilang uji emisi kendaraan bermotor resmi dimulai, Jumat (1/9/2023). Bahkan sudah ada pemilik sepeda motor yang terkena tilang akibat mengganti knalpot standar dengan produk aftermarket.

Tilang uji emisi akan dikenakan kepada pengendara kendaraan yang tidak lulus (uji emisi). Penerapan sanksi tilang ini berdasarkan pada Pasal 285 dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Baca juga: Polisi Sebut Mekanisme Tilang Uji Emisi Sama Seperti Tilang Biasa

KOMPAS.com / Sendy Razia Uji Emisi Kendaraan

Salah satu titik lokasi yang telah melakukan razia adalah di wilayah Blok M, Jakarta Selatan, kepolisian telah menindak beberapa pengguna kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi.

Doddy, pemilik Yamaha N-max keluaran 2016 ini adalah salah satu yang tidak lulus uji emisi, karena sudah mengganti knalpot standar pabrikan menjadi knalpot aftermarket.

“Bukan salah motornya, tapi memang saya sudah ganti knalpot. Kalu soal uji emisi ini saya mendukung saja, dan pasrah saja kena tilang ini,” ungkap Doddy di lokasi kepada Kompas.com, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Biaya Uji Emisi di Bengkel Resmi mulai Rp 100.000

KOMPAS.com/Dzaky Nurcahyo Sejumlah pengendara motor digiring polisi untuk dilakukan cek emisi di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Mekanik Part Station Wonogiri, Andre mengatakan knalpot aftermarket memiliki spesifikasi yang berbeda dengan bawaan pabrik.

“Knalpot dari pabrik, memiliki saluran berliku. Jadi gas yang keluar bisa lebih sedikit,” ungkap Andre kepada Kompas.com. Jumat (1/9/2023).

Sebagai informasi, knalpot bawaan pabrik memiliki desain saluran berliku, yang sering dimaksudkan untuk mengoptimalkan aliran gas buang dan mempengaruhi berbagai aspek performa serta emisi kendaraan.

Baca juga: Catat, Ini Lokasi Uji Emisi untuk Motor dan Mobil di Jakarta

Selain itu, knalpot aftermarket yang tidak sesuai atau tidak mematuhi regulasi emisi mengeluarkan gas buang yang lebih banyak dari bawaan pabrik.

“Gas buang yang keluar jelas banyak, terus bisa mengganggu pernapasan. Soalnya berbeda dari yang ori pabrikan,” ungkap Andre.

Baca juga: Mulai Diterapkan, Ini Proses Tilang Uji Emisi

DOK. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor untuk mengatasi masalah polusi udara yang melanda Jakarta.

Parameter lulus tidaknya uji emisi motor, mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Berikut rincian peraturan untuk batas uji emisi motor:

• Motor 2 tak produksi di bawah tahun 2010, CO dibawah 4,5 persen dan HC 12.000 ppm
• Motor 4 tak, produksi di bawah tahun 2020, CO maksimal 5,5 persen dan HC 2.400 ppm
• Motor diatas 2010, 2 tak maupun 4 tak, CO maksimal 4,5 persen dan HC 2.000 ppm