Masyarakat Lebih Setuju Insentif Kendaraan Listrik Ditujukan untuk Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatatkan bahwa sebanyak 67,17 persen masyarakat menyetujui adanya pengalihan pemberian subsidi pada mobil listrik ke transportasi umum listrik.

Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil riset big data Indef terkait subsidi kendaraan listrik yang diperoleh dari media sosial Twitter pada rentang 8-12 Mei 2023.

“Sebanyak 67,17 persen warganet sepakat dengan ide subsidi kendaraan listrik dialihkan kendaraan umum berbasis listrik, karena kemanfaatannya akan lebih luas karena langsung menyentuh masyarakat umum, daripada subsidi ke pribadi,” kata Wahyu Tri Utomo, Data Analyst Continuum Indef dalam webinar yang disiarkan di YouTube, Senin (22/5/2023).

Baca juga: 80 Persen Masyarakat Menolak Subsidi Mobil Listrik

Lihat Foto

Ilustrasi mobil listrik. Pemberian insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat dan bus per 1 April 2023.(Freepik)

Menurut riset itu subsidi kendaraan listrik berpotensi tidak tepat sasaran, bahkan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Sebaliknya, pengalihan subsidi kendaraan listrik juga akan mendatangkan berbagai manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wahyu menyebut sebanyak 33 persen yang menolak ide pengalihan subsidi kendaraan listrik untuk kendaraan umum berbasis listrik.

Lantaran, menganggap bahwa subsidi mobil listrik pribadi merupakan solusi yang paling tepat untuk pengurangan emisi.

Baca juga: Kemenhub Ungkap 3 Alasan Populasi Mobil Listrik di Indonesia Masih Sedikit

Lihat Foto

Riset Indef terkait respons masyarakat dengan subsidi kendaraan listrik yang diperoleh lewat media sosial Twitter pada periode 8-12 Mei 2023.(dok.Indef)

Warganet juga menilai perlu adanya masa transisi dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik yang akan dipermudah dengan adanya subsidi.

“Yang lain ada yang menyebut subsidi BBM itu lebih tinggi dari subsidi EV, juga terakhir menyebutkan emisi karbon EV lebih sedikit dari kendaraan berbasis BBM, sehingga menolak ide Anies tersebut,” kata Wahyu.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyebut, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri untuk membuat produk kendaraan listrik.

Hal ini mengingat komponen kendaraan yang digadang-gadang bisa kurangi emisi karbon ini tidak sedikit.

Baca juga: Punya Sistem Keamanan Ketat, Kasus Baterai BEV Terbakar Minor

“Ingin mengembangkan industri, memang Indonesia punya sampai bijih nikel itu. Tapi ingin punya ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir di Indonesia, tidak ada satu negara pun yang memproduksi 100 persen komponennya yang ribuan itu dari negaranya sendiri, jadi ya tidak bisa,” ucapnya.

Cita-cita pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir di Indonesia juga tidak akan terlaksana tanpa bantuan atau kerja sama pihak luar.