80 Persen Masyarakat Menolak Subsidi Mobil Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa 80,77 persen masyarakat menolak alias tidak setuju dengan subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang dikeluarkan pemerintah.

Kesimpulan tersebut, diperoleh pihak Indef berdasarkan hasil riset melalui pendekatan big data yang diambil dari media sosial Twitter pada periode 8-12 Mei 2023.

"Selama periode itu kita menjaring 18.921 pembicaraan mengenai subsidi kendaraan listrik dari 15.139 akun media sosial," kata Wahyu Tri Utomo, Data Analyst Continuum Indef dalam webinar yang disiarkan di YouTube, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Mobil Listrik dengan Jarak Tempuh Terjauh, Jakarta-Surabaya Sekali Cas

Dok. Wuling Puluhan unit Wuling Air ev akan mengemban tugas sebagai Official Car Partner KTT ASEAN 2023 yang akan mendukung mobilitas para delegasi mulai dari tanggal 9-11 Mei 2023.

"Kita menemukan bahwa 80,77 persen masyarakat di internet tidak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik. Salah satu alasannya, mereka menilai bahwa bantuan ipada mobil listrik, bukanlah mereka yang membutuhkan subsidi," lanjutnya.

Indef mengasumsikan, pernyataan terkait sejalan dengan harga jual mobil listrik di Indonesia yang masih relatif mahal yakni di atas Rp 250 jutaan sampai Rp 1 miliar. Sementara daya beli segmen B, sampai Rp 200 jutaan.

"Maka hampir dipastikan bahwa kalangan menengah ke bawah itu tidak akan membeli mobil ini, tak akan mampu membeli mobil listrik," ujar dia.

Wahyu juga menanyakan perihal siapa saja penerima dari kendaraan listrik tersebut. Dirinya mendapatkan jawaban bahwa pembeli kendaraan listrik ini merupakan dari kalangan menengah ke atas.

Baca juga: Penjelasan Kemenkeu Soal Mobil Dinas Listrik Pejabat Negara Hampir Rp 1 Miliar

dok.Indef Riset Indef terkait respons masyarakat dengan subsidi kendaraan listrik yang diperoleh lewat media sosial Twitter pada periode 8-12 Mei 2023.

"Kenapa menengah ke atas yang diberi subsidi, bukankah itu kurang pas dan sebagainya," ucapnya.

"Atau jangan-jangan yang butuh subsidi itu justru para pengimpor mobil listrik alias pengusahanya. Oleh karena itu, kebijakan subsidi hanya akan menjadi peng-pengan (bancakan)," lanjut Wahyu.

Bancakan dimaksud ialah seseorang yang mempunyai kekuatan sekaligus pengusaha. Jadi, keuntungan dari subsidi kendaraan listrik hanya untuk golongan tertentu saja, bukan masyarakat secara umum.

Baca juga: Ingat Lagi Skema dan Penerima Subsidi Mobil Listrik di Indonesia

Hyundai IONIQ 5 Sebagai Kendaraan Resmi Untuk Para Delegasi KTT Asean ke-42

Topik itu bahkan, dari data Indef, menguasai 58,6 persen dari seluruh pembahasan mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik.

"Kemudian pertanyaan dari masyarakat lagi, subsidi itu kan untuk suatu hal yang sedang terkendala. Sementara mobil listrik, sekarang saja pembelinya antre. Lantas mengapa harus disubsidi?," ucap Wahyu.

Sementara 20 persen responden lainnya yang menyatakan setuju dengan subsidi kendaraan listrik, karena memang moda transportasi terkait terbukti mampu mereduksi emisi.

"Ada juga yang menyampaikan bahwa subsidi ini hanya sebagai pemicu agar masyarakat mau berpindah menggunakan kendaraan listrik. Apabila sudah terpicu, maka subsidi dicabut," ujar Wahyu.