Jokowi Targetkan 2 Juta Kendaraan Listrik pada 2025, Apakah Realistis?

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah perusahaan-perusahaan dari hulu sampai hilir untuk memulai pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Jokowi juga berharap pada 2025, setidaknya ada 2 juta kendaraan listrik, baik itu mobil listrik maupun sepeda motor listrik, telah digunakan oleh masyarakat di Tanah Air.

“Kita harapkan Negara kita Indonesia, nanti betul betul mampu merajai, menjadi produsen dari kendaraan listrik dan kita targetkan nanti di 2025, sebanyak 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia dan selanjutnya kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor,” ucap Jokowi, dalam seremoni yang digelar virtual (22/2/2022).

Baca juga: Ini Trik Sederhana Agar Ban Mobil Tidak Masuk Got Saat Mepet Kiri

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pengunjung melihat motor yang dipamerkan pada pameran IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (20/4/2021). Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 yang berlangsung pada 15-25 April itu digelar secara daring (online) dan kunjungan langsung dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk mencapai target pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebanyak 29 persen pada 2030, dan mencapai target emisi nol atau net zero emission pada 2060.

Menanggapi hal ini, Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan, target tersebut bisa tercapai asalkan dimulai langsung oleh pemerintah.

“Sebetulnya di seluruh dunia, inisiator peningkatan penjualan kendaraan listrik adalah pemerintah, bukan swasta. Artinya, mereka yang harus jadi motor juga agar sales ini tinggi,” ujar Martinus, kepada Kompas.com (23/2/2022).

Baca juga: Protes Aturan ODOL, Ribuan Sopir Truk Demonstrasi di Surabaya

REUTERS/ETIENNE LAURENT/POOL Para pemimpin negara dan pemerintahan menghadiri Sidang Pleno KTT Satu Planet di Seine Musicale di Boulogne-Billancourt, dekat Paris, Prancis, Selasa (12/12/2017). Konferensi itu digagas oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperkuat tekad dan komitmen terhadap Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim.

Apalagi pemerintah telah menandatangani Perjanjian Paris pada 2016, yang merupakan kesepakatan global untuk mengatasi perubahan iklim.

“Jadi sekarang ditagih tanggung jawabnya, akibat menandatangani Paris Agreement. Kalau enggak bakal diboikot barang dagangan, barang-barang tambang kita, dan sebagainya, sama negara maju. Itu dampaknya, jadi mau enggak mau, harus comply,” ucap Martinus.

Martinus juga mengatakan, rencana pemerintah sebetulnya tidak muluk-muluk. Karena berdasarkan catatannya, sebanyak 15-20 persen dari total penjualan kendaraan di Indonesia disumbang oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kendaraan dinas.

Baca juga: Bahaya, Jangan Main Ponsel Saat Isi BBM di SPBU

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Hyundai Kona EV saat mengisi daya di SPKLU PLN

“Kalau kita hitung, sederhananya 15 persen dari 5 juta kendaraan, itu sekitar 750.000 unit. Untuk kejar target 2 juta unit dalam 3 tahun dari hitung-hitungan ini harusnya bisa,” kata dia.

“Jadi pemerintah yang pelopori, pemerintah pusat dan daerah harus mulai menginisiasi, membeli kendaraan listrik. Karena ini semua kan program pemerintah, bukan program masyarakat, bukan juga program dunia industri,” ucap Martinus.

Terlebih perusahaan ride hailing seperti Gojek dan Grab juga sudah membuat komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik. Tentunya sedikit banyak bakal menambah penetrasi kendaraan listrik di Tanah Air.

“Dalam matematik sederhana bisa ter-cover. Tapi harus dimulai dari pemerintah. Jadi jangan bikin aturan saja, tolong kasih tauladan bagi kita semua,” ujar Martinus.