Pemerintah Tetap Dorong Pembangunan Industri Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan pihaknya terus mendorong persiapan pembangunan industri kendaraan listrik.

Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

“Upaya tersebut juga selaras dengan tren dunia yang terus bergerak ke penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan,” kata Putu dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2020).

Baca juga: Peranti GPS Wajib Disematkan pada Bus agar Bisa Awasi Pengemudi

KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAIN Mobil listrik buatan pemuda di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Putu mengatakan, diterbitkannya Perpres 55/2019 merupakan wujud nyata pemerintah untuk memacu industri otomotif di dalam negeri segera merancang dan menyiapkan kendaraan bertenaga baterai di Indonesia.

“Kebijakan mengenai kendaraan listrik ini juga berkaitan erat dengan pengembangan ekosistemnya yang dibagi menjadi dua hal,” katanya.

Pertama, dalam perpres percepatan mobil listrik terdapat pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, penelitian dan pengembangan atau R&D, serta regulator.

Baca juga: Alasan Pabrikan Tak Merekomendasi Konsumen Memodifikasi Mobil

Dok. Shutterstock PT Blue Bird Tbk (BIRD) memperkenalkan armada taksi mobil listrik yang diberi nama e-Taxi. Ini merupakan salah satu inovasi yang digagas Blue Bird untuk membirukan langit Indonesia.

Kedua, mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2013 yang terkait dengan sistem fiskal perpajakan yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

“Nantinya keseluruhan perkembangan teknologi dan regulasi kendaraan listrik akan berlaku pada tahun 2021 mendatang,” katanya Putu.

Putu mengatakan, saat ini agar iklimnya bisa tercpita dengan baik, pemerintah memberi waktu 2-3 tahun bagi industri untuk melakukan investasi.

“Perpres kendaraan listrik ini pun akan mengatur tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) kendaraan listrik produksi Indonesia hingga dapat mencapai 35 persen,” imbuhnya.