Cegah Potensi Truk ODOL, Kemenhub Bakal Tegur Produsen Ban dan Sasis

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen ban dan sasis juga akan menjadi incaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menangani pemberaran kendaraan over dimension over loading (ODOL).

Menurut Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub Risal Wasal, selama ini cukup banyak produsen ban dan sasis yang menjajakan produk dengan kemampuan melebihi dari regulasi yang ditetapkan.

"Ke depannya, kami akan meminta produsen ban dan sisis kembali ke fitrahnya. Tidak ada lagi ban yang luar biasa kuat, begitu juga untuk sasis," kata Risal kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Truk ODOL Masuk Peringkat 4 Daftar Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Risal, adanya produk yang tak sesuai standar atau melebih standar yang telah ditetapkan, sangat berpeluang membuat peredaran truk ODOL makin banyak. Lantara itu perlu adanya penyesuaian produk ban dan sasis dengan regulasi yang berlaku.

Lihat Foto

Kepala BPJT Danang Parikesit tengah mengamati kendaraan logistik yang melintasi jalan tol kelolaan PT Hutama Karya (Persero), Senin (27/1/2020).(Dokumentasi Hutama Karya)

Artinya pihak perusahaan atau operator akan berpikir dua kali untuk melakukan memodifikasi kendaraanya agar bisa menampung barang jauh lebih banyak. Karean ada konsekuensi kerusakan tersebut.

"Nanti tidak ada lagi, kalau ban muat untuk 7 ton yah segitu saja, jangan ketika dipaksa isi 25 ton tidak meledak. Sasis kalau muatannya tak sesuai tonase juga harusnya bisa patah, jadi harus ada konsekuensinya," ucap Risal.

Baca juga: Jurus Kemenhub Berantas ODOL, Truk Akan Dipotong

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Mimin mau share beberapa hari ke depan nih mengenai peraturan tentang angkutan barang karena seringkali kita melihat kecelakaan terjadi karena mobil angkutan barang kelebihan muatan. Oleh karena itu, para pengusaha dan pengemudi harus mematuhi peraturan yang berlaku. #PenghubungIndonesia #IndonesiabebasODOL2022 #ProgramKerja

A post shared by Ditjen Perhubungan Darat (@ditjen_hubdat) on Feb 13, 2020 at 9:03pm PST

Risal juga mengenaskan sudah meminta pihak pabrikan, dalam hal ini agen pemegang merek (APM) yang memproduksi kendaraan komerisl untuk tidak menampilkan display kendaraan yang berpotensi ODOL.

Hal ini menurut dia sudah berlaku berdasarkan Surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor :AJ.405/1/7/DRJD/2019 yang diterbitkan pada 22 Oktober lalu.

Seperti diketahui, pada Oktober lalu Kemenhub menerbitkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 mengenai Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).

Lihat Foto

Direktur Utama PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNK), AJ Dwi Winarsa (tengah) turun langsung melihat operasi gabungan kendaraan yang over dimensi dan over load muatan (ODOL) di rest area 626 jalur A ruas tol Ngawi-Kertosono, Kamis (21/11/2019) siang.(KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWI)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, mengatakan bakal melakukan pengawasn dengan cara mengawal penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangung (SKRB), penimbangan mobil barang, Norma Standar Prosedur Kriteria Uji Tipe, dan Uji Kendaraan.