Alasan Jokowi Percepat Implementasi Program B30

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan percepatan implementasi program biodiesel 30 persen atau B30 pada Senin (23/12/2019).

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil uji yang dimulai sejak November 2019 lalu oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI bersama beberapa agen tunggal pemegang merek dan industri terkait.

Adapun tujuan dari penerapan program B30 sendiri ialah untuk menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan (CAD), serta membuat udara Indonesia lebih bersih.

Baca juga: Klaim Keunggulan Solar B30 Lebih Ramah Lingkungan

KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo meresmikan implementasi program Biodiesel 30 persen (B30). Peresmian dilakukan di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019).

"Mengapa harus dipercepat? Pertama, ini ikhtiar kita mencari sumber-sumber EBT (energi baru terbarukan), dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang kita sadar suatu saat pasti akan habis," kata Jokowi di keterangan resminya, Jakarta, Selasa (24/12/2019).

Kedua, lanjut dia, mengurangi Indonesia dari kegiatan impor minyak dengan meningkatkan produksi minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bahan campuran BBM. Program B30 disebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Berbagai upaya kita tempuh untuk menekan impor minyak yang sampai saat ini menjadi salah satu penyebab defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Hari ini di Jakarta, misalnya, saya meresmikan percepatan implementasi program biodiesel 30 persen atau B30. Mengapa harus dipercepat? Pertama, ini ikhtiar kita mencari sumber-sumber energi baru terbarukan. Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis. Kedua, ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) cukup tinggi. Di sisi lain, Indonesia negara penghasil sawit terbesar di dunia. Ini sumber bahan bakar nabati pengganti bahan bakar solar. Ketiga, penerapan B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan minyak sawit mentah (CPO) yang sangat besar. Efeknya berganda terhadap 16,5 juta petani dan pekebun kelapa sawit. Kalau kita konsisten menerapkan B30 ini, devisa yang dihemat bisa Rp63 triliun.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Dec 22, 2019 at 10:30pm PST

"Dengan potensi sawit sebesar itu, kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita," ujarnya.

"Usaha-usaha untuk mengurangi impor harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan dihemat devisa kurang lebih Rp 63 triliun," kata Jokowi lagi.

Baca juga: Bus Pakai Solar B30, Ini Masalah yang Bakal Timbul

DFSK DFSK Super Cab ikut dalam uji coba bahan bakar BBM Solar B30

Ketiga, penerapan B30 akan meningkatkan permintaan CPO dalam negeri. Sehingga, dampak yang diberikan dari penyerapan CPO sangat luas.

"Menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani, pekebun kelapa sawit kita. Ini artinya problem B30 akan berdampak pada pekebun kecil dan menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit," kata dia.

Setelah implementasi B30 di tahun 2019, Jokowi memberikan target kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat implementasi B50 pada awal 2021.