Alasan Kenapa Orang Sipil Pakai Pelat Dinas Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan penggunaan pelat nomor dinas palsu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab masih sering didengar.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum mengatakan, hal tersebut menunjukan lemahnya pengawasan di Institusi yg memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelat dinas.

Baca juga: Diskon Tarif Tol Trans-Jawa Khusus Perjalanan Jakarta-Semarang

"Pelat dinas pada hakekatnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang bersifat kedinasan, baik di institusi Polri maupun TNI, namun masih ditemukan kendaraan dengan plat dinas dipakai oknum sipil yang tidak berhak," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (21/12/2023).

Lihat Foto

Polisi Benarkan Rubicon Mario Gunakan Pelat Palsu milik anak PNS Pajak DJP Rafael Alun Trisambodo.(Dzaky Nurcahyo)

Budiyanto mengatakan, ada beberapa variabel atau alasan yang memungkinkan oknum sipil tertentu menggunakan pelat dinas palsu.

"Untuk menghindari Ganjil-Genap, menghindari jepretan kamera CCTV, menghindari pajak tahunan dan BBN, untuk gagah-gagahan dan sebagainya," kata Budiyanto.

Baca juga: Diskon Tarif Tol Trans-Jawa Khusus Perjalanan Jakarta-Semarang

Mentan Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya tersebut mengatakan, ada beberapa dugaan atau kemungkinan pelat nomor dinas tersebut didapatkan.

"Ada dugaan relasi atau perkenalan oknum tersebut dengan oknum institusi yang mengeluarkan pelat dinas. Membeli di market place atau kaki lima, atau kemungkinan memalsukan sendiri karena memiliki keahlian untuk itu," ungkapnya.

Lihat Foto

Mobil Mitsubishi Pajero berpelat dinas mirip TNI diamankan jajaran Polres Metro Jakarta Selatan di Jalan Bulungan Raya, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (12/9/2021) dini hari.(KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO)

Budiyanto mengatakan, apapun alasan yang terjadi tentang fenomena penggunaan pelat dinas palsu merupakan renungan, instropeksi dan evaluasi bagi institusi yang mengeluarkan pelat dinas.

Baca juga: Tips Aman Cegah Aksi Pencurian Saat Naik Bus AKAP

"Agar lebih selektif dalam mengeluarkan pelat dinas dan melakukan pengawasan secara ketat," ungkapnya.

Penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan pidana pelanggaran lalu-lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang- Undang No 22 tahun 2009, dapat dipidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Apabila ada dugaan pemalsuan dan terpenuhi unsur-unsur pemalsuan dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dan dapat dipidana dengan pidana penjara enam tahun.