Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 In One, Gage, dan Jalan Berbayar, Potret DKI Jakarta Akali Kemacetan

Kompas.com - 11/01/2023, 06:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota dengan tujuan untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalan.

Rencana pengendalian lalu-lintas dengan sistem ERP sebenarnya sudah cukup lama sejak 2016 yakni sejak zaman 3 In One namun sampai sekarang belum dapat terwujud karena ada kendala teknis.

Pemerhati transportasi dan hukum, Budiyanto mengatakan, ERP merupakan kelanjutan dari dua sistem pengendali kendaraan sebelumnya, yaitu 3 In One dan skema Ganjil-genap alias Gage yang saat ini masih berlangsung.

"Sistem 3 In One diberlakukan kurang lebih sejak tahun 2016, pada pagi dan sore dan pada tahun 2018 sistem 3 In One dihapus diganti dengan sistem Gage," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: Nissan GT-R Black Edition Milik Sebastian Vettel Dijual, Low Km

Seorang joki 3 in 1 menawarkan jasa kepada pengendara mobil yang lewat di ruas Jalan Gatot Subroto, Slipi, Jakarta, Selasa (28/9/2010). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Seorang joki 3 in 1 menawarkan jasa kepada pengendara mobil yang lewat di ruas Jalan Gatot Subroto, Slipi, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Pada dasarnya mulai dari 3 In One, Gage dan nantinya ERP merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurai jumlah kendaraan di satu titik dan mengakali kemacetan.

Budiyanto mengatakan, kebijakan 3 In One diubah karena terbukti belum bisa mengurai kepadatan secara maksimal. Saat jam sibuk 3 In One ternyata tidak terlalu berpengaruh menurunkan jumlah kendaraan.

"Pada jam sibuk waktu pergi dan waktu pulang saat diberlakukan 3 In One terjadi penurunan volume kendaraan pada ruas penggal jalan yang diberlakukan namun tidak signifikan," kata Budiyanto.

Selain penurunan jumlah yang tak terlalu signifikan, Budiyanto mengatakan, sistem 3 In One memunculkan permasalahan sosial dan pelanggaran hukum lain bahkan berupa tindak pidana kejahatan.

"Masalah sosial yang sangat nampak sekali adalah munculnya joki dan bahkan sampai ada yang mengeksploitasi anak dengan cara digendong dan menyewa anak-anak supaya melengkapi tiga orang," katanya.

Baca juga: Harga Kijang LGX di Semarang Lebih Mahal dari Innova Bekas

Petugas kepolisian sedang melakukan pengaturan skema ganjil genap di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat.KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSAN Petugas kepolisian sedang melakukan pengaturan skema ganjil genap di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat.

Para joki ini kata Budiyanto, berdiri di sepanjang ruas penggal jalan yang mengarah pada ruas jalan yang diberlakukan 3 In One sehingga justru bikin macet dan membuat jalan penuh orang.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.